Soal pembakaran musala di Papua, MUI serukan tak perlu membalas
Merdeka.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyerukan seluruh umat Islam di Kabupaten Tolikara, Papua, menahan diri atas kekerasan massa yang bertepatan dengan Idul Fitri 1 Syawal 1436 H di lokasi konflik.
Din meminta semua pihak menyikapi insiden di Karubaga, Tolikara, Papua dengan kepala dingin. "Tidak perlu membalas, tunjukkan bahwa kita adalah umat yang toleran," katanya di Jakarta, Jumat (17/7).
Ketua Umum MUI meminta Kepolisian RI untuk mengusut dan menindak para pelakunya sesuai hukum. Din menyatakan sungguh sangat disesalkan karena di tengah upaya membangun toleransi antarumat beragama, ternyata masih ada kelompok yang intoleran bahkan dengan menebar benci dan aksi kekerasan pada hari suci umat agama lain.
Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyampaikan penyesalan atas terjadinya kasus tersebut dan berdasarkan laporan yang dia terima, sumber persoalan bermula dari salah paham antarkelompok agama di daerah itu.
"Ya kebetulan ada dua acara yang berdekatan, ada acara Idul Fitri dan ada pertemuan pemuka masyarakat gereja di sana. Memang asal muasalnya soal 'speaker' (pengeras suara). Jadi mungkin butuh komunikasi lebih baik lagi untuk acara-acara seperti itu," kata JK.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, sesuai menghadiri 'open house' di Istana Wapres, menjelaskan situasi dan kondisi di Papua pascaperistiwa tersebut sudah ditangani dan tidak memerlukan penambahan pasukan.
Wapres mengimbau seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan memahami satu sama lain, khususnya dalam kehidupan beragama. Warga diminta untuk dapat menahan diri dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada.
"Mestinya kedua-duanya menahan diri, masyarakat yang punya acara keagamaan lain harus saling memahami. Ini ada dua kepentingan yang bertepatan, satu Idul Fitri, satu lagi karena speaker, jadi saling 'bertabrakan'," katanya.
Wapres pun telah menginstruksikan kepada pihak Kepolisian RI dan pimpinan kelompok adat setempat supaya menyelesaikan persoalan tersebut.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepolisian Daerah Maluku Utara mengatakan sebanyak 160 kasus pelanggaran terjadi yang dilakukan oknum polisi sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaPolisi dan pegawai negeri di Papua Nugini mogok kerja karena gajinya dipotong.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaSaksi Y dan saksi W pun langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban.
Baca SelengkapnyaSebanyak 65 kasus di antaranya tengah ditangani kepolisian.
Baca SelengkapnyaMenjadikan Sinak sebagai pusat distribusi dan pergudangan diharapkan bisa menekan ongkos distribusi.
Baca SelengkapnyaPlt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca Selengkapnya