Soal Imbauan Penutupan Restoran, Wali Kota Serang Sebut Hargai yang Puasa

Merdeka.com - Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan surat edaran yang berisi imbauan agar restoran tutup pada siang hari di bulan Ramadan, merupakan hasil kesepakatan bersama antara pimpinan daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kementerian Agama.

"Memang kami juga menyadari, bahwa di Kota Serang ini bukan hanya orang beragama Islam ada agama lain. Hanya memang kalau sementara ini edaran itu merupakan keputusan bersama forum pimpinan daerah yang tidak bisa ditawar lagi. Sudah kita edarkan," kata Syafrudin kepada wartawan, Jumat (16/4).

Kalau pun ada yang merasa berkeberatan, seperti non-Islam atau pun wanita hamil dengan edaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Serang, menurut dia, warga harus bisa menghargai Muslim lain.

"Ya saya kira menghargai yang puasa aja dulu, makannya di rumah," terangnya.

Sementara terkait denda Rp 50 juta bagi pemilik restoran yang melanggar Perda tersebut, Syafrudin mengatakan hal itu tidak ada dalam surat imbauan yang diedarkan, Namun ada dalam Peraturan Daerah.

"Saya kira di imbauan itu tidak ada (denda Rp 50 juta), hanya memang ada di Perda di Pol PP. Di imbauannya enggak ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang melakukan monitoring sekaligus memasang surat edaran (SE) Wali Kota Serang, di rumah makan yang berada wilayah Kota Serang. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2010 disebutkan Restoran, Warung Nasi, maupun Kafe dilarang menyediakan makanan di siang hari.

"Kemudian di pasal 21 ayat 4, bilamana rumah makan buka dan melayani di siang hari, maka dikenakan sanksi pidana, bisa berbentuk kurungan badan kurang lebih tiga bulan, atau sanksi uang maksimal Rp50 juta," kata Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Serang, Tb Hasanudin, kepada sejumlah wartawan, Kamis (15/4).

Hasanudin mengungkap, proses penyidikan akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Satpol PP Kota Serang. Setelah penyidikan, akan diserahkan ke pengadilan untuk diproses sanksinya.

"Saat ini di Kota Serang ada 11 PPNS, jadi diharapkan agar pemilik rumah makan jangan sampai dibuka di siang hari, karena mengganggu masyarakat," ungkapnya.