Soal aliran dana Bantargebang, DPRD Bekasi sebut Ahok tebar fitnah

Merdeka.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, membantah menerima aliran dana dari PT Godang Tua Jaya, perusahaan pengelola TPST Bantargebang milik DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu cuma akal-akalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, buat lari dari inti permasalahan dan mengalihkan isu.

"Itu fitnah, dan Ahok mau lari dari substansi masalah," kata Ariyanto saat dihubungi wartawan, Senin (26/10).

Menurut Ariyanto, lembaganya fokus menyoroti pelanggaran di dalam nota kesepahaman antara Kota Bekasi dengan Jakarta. Dimana dalam nota kesepahaman itu, kata dia, sedikitnya ada tiga hal dilanggar.

"Ahok jawab saja tudingan saya itu, jangan justru mengalihkan isu," ujar Ariyanto.

Pelanggaran dalam nota kesepahaman dipermasalahkan Pemkot Bekasi pertama terkait rute dan jam operasional truk sampah. Semestinya, truk sampah dari Jakarta diizinkan melintasi tol Bekasi Barat, kemudian masuk ke Jalan Ahmad Yani, Jalan Siliwangi, hingga TPST Bantargebang hanya dari pukul 21.00 WIB sampai 04.00 WIB. Sementara pada siang hari, truk sampah dari Jakarta hendak mengantar sampah ke Bantargebang harus melalui jalur Transyogi Cibubur.

Permasalahan selanjutnya adalah belum ada sumur pantau kualitas air di sekitar TPST. Padahal seharusnya fasilitas itu dibangun Pemprov DKI Jakarta sejak 2010.

Kemudian, polemik lainnya adalah berat sampah melebihi ketentuan. Dalam nota kesepahaman, berat maksimal sampah ditampung di TPST Bantargebang hanya 5 ribu ton per hari. Namun kini mencapai 7000 ton saban hari.

Ahok malah menuding kalau pengelola TPST Bantargebang ada main dengan DPRD Bekasi. Ahok menuding, DPRD mendapatkan aliran duit dari pengelola, melalui uang tipping fee sampah dibayar DKI Jakarta.

"Kita udah minta Kapolda untuk menyelidiki uang ke GTJ itu keluar ke siapa saja. Trus hubungan afiliasi truk-truk swasta ada grup enggak dengan GTJ. Ada permainan apa nih? Dulu juga angkut saringan siapa? Jangan-jangan satu grup semua nih. Kita ingin tahu aliran dananya ke mana. Kita juga sudah mulai selidiki, anggota DPRD Bekasi terlibat enggak dengan GTJ. Ada hubungannya enggak? Sebelum jadi anggota DPRD pernah enggak jadi pengurus di GTJ? Jangan-jangan terima bantuan dari GTJ selama ini. Ormas-ormas atau LSM dapat bantuan. Kita mau selidiki," kata Ahok.

Maka dari itu, tim dari Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyatakan bakal melawat ke Jakarta, guna membahas sejumlah kerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok. Persoalan bakal dirundingkan salah satunya adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Bantargebang.

"Tim besok ke Jakarta, tidak hanya membahas soal TPST Bantargebang, tapi semua MoU akan dibahas," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana, di Bekasi.

Yayan mengatakan, tim itu beranggotakan sejumlah SKPD dan akan menemui Dinas Kebersihan Jakarta, Dinas Perhubungan Jakarta, dan instansi lain membahas nota kesepahaman kedua pemerintah.

Menurut Yayan, salah satu poin dibahas dalam nota kesepahaman adalah pelanggaran truk sampah. Sebab lanjut dia, masih ditemukan truk sampah melintas di luar jalur ditentukan.