Sidang Umum ke-44 AIPA Momen Indonesia Tagih Pendanaan Negara Maju Atasi Perubahan Iklim
Jakarta jadi Tuan Rumah Sidang Umum ke-44 AIPA.
Jakarta jadi Tuan Rumah Sidang Umum ke-44 AIPA.
Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang akan digelar di Jakarta pada Agustus 2023, bukan cuma membahas ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan saja atau the epicentrum of growth.
“AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
Dalam pertemuan KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau tingkat eksekutif, kata Putu, menekankan isu ASEAN pada persoalan episentrum ekonomi. Tetapi, Putu menyebut untuk level legislatif atau Parlemen se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).
“Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
Putu Supadma Rudana.
Menurut Putu Supadma Rudana, kesejahteraan ini wajib mengimplementasikan konsep green ekonomi, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau, masyarakat ASEAN ini juga mendapat support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berkelanjutan atau sustainable growth. "Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth/pertumbuhan yang tinggi; ASEAN lainnya, justru jomplang/rendah pertumbuhannya," jelas dia.
Jadi, kata Putu, memang pengawalan/penjagaan terhadap green ekonomi ini baik di dalam satu negara maupun dalam satu kawasan ASEAN, itu tentu harus dikawal secara bersama-sama melibatkan seluruh anggota ASEAN. "Supaya memang terjadinya ketimpangan itu tidak sampai berlarut-larut, dan kita di Parlemen/AIPA serta ASEAN wajib terus mengawal implementasi ekonomi hijau dan penanggulangan ketimpangannya," sebut Legislator asal Bali ini.
Laju Indonesia, kata Rieke, bernuansa sosial dan ekonomi kerakyatan, menyebarkan kesadaran bagi segenap elemen bangsa.
Baca SelengkapnyaPotret lawas Anies Baswedan bersama mantan Menteri Lingkungan Hidup .
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi seperti nilai tukar rupiah yang lemah.
Baca SelengkapnyaPada pertemuan kedua ini, perwakilan tiga negara ASEAN di Kalimantan secara resmi mendukung kerja sama.
Baca SelengkapnyaMendag mengatakan, perundingan Indonesia-Peru CEPA ini merupakan landasan penting bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi.
Baca SelengkapnyaMengingat, Indonesia dinilai sudah terlalu lama memperalat SDA sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaIndonesia teguh mendorong pendekatan-pendekatan damai, dialog konstruktif, serta kepatuhan pada hukum internasional dalam penyelesaian konflik.
Baca SelengkapnyaIndonesia harus mampu untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 sebesar 5,17 persen (yoy).
Baca Selengkapnya