Sidang Taufik Kurniawan, Saksi dari Kemenkeu Ungkap Lobi Banggar DPR

Rabu, 8 Mei 2019 22:19 Reporter : Danny Adriadhi Utama
Sidang Taufik Kurniawan, Saksi dari Kemenkeu Ungkap Lobi Banggar DPR Sidang kasus suap Taufik Kurniawan. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Lima saksi dihadirkan dalam sidang kasus dugaan suap Wakil DPR RI, Taufik Kurniawan. Dalam sidang terungkap ada lobi antara anggota DPR RI dengan Kementerian Keuangan sebelum rapat anggaran dimulai.

Lobi terjadi antara Ketua Badan Anggaran saat itu Kahar Muzakir, Wakil Ketua Badan Anggaran Ahmad Rizki Sadig dan anggota Badan Anggaran Eka Sastra dengan Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu, Rukijo, Staf Kemenkeu, Muhammad Nafi.

Menurut Staf Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Muhamad Nafi mengatakan dana Rp 10,3 triliun yang disahkan dalam Banggar masih dipecah-pecah. Daftar rincian baru diserahkan seminggu kemudian dan ditetapkan dalam APBNP.

"Sehari sebelum rapat Panitia Kerja (Panja) ada lobi pimpinan antara pemerintah dengan Banggar. Tapi kami tidak mengetahui karena di luar balkon," kata Muhamad Nafi dalam sidang saksi di Tipikor, Semarang, Rabu (8/5).

Dia menyebut bahwa informasi yang diterimanya ada lobi itu bersumber dari Panja B (Belanja). Di situlah terjadi lobi antara pimpinan DPR dengan antara perwakilan Ditjen Perimbangan, dan Ditjen Keuangan Negara.

"Informasi itu bersumber di Panja B. Di situ ada lobi pimpinan DPR dengan pemerintah. Biasanya rapat di ruang pimpinan Banggar," ujarnya.

Sementara Saksi lainnya, Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rukijo mengatakan, Kementerian Keuangan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) meminta melakukan pengembalian dan pemotongan sebanyak 10 persen dari dana yang dialokasikan.

Pengembalian dan pemotongan dilakukan karena kondisi keuangan negara pada tahun 2016 tidak memungkinkan. Oleh sebab itu pemerintah melakukan pengendalian belanja negara pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

"Dua komponen yang bisa dilakukan penghematan DAK yakni Belanja negara dan transfer ke daerah," kata Rukijo.

Dari hasil 10 persen dana yang dialokasikan total terkumpul Rp 5,9 triliun. Selain pemerintah melakukan penghematan, DPR RI juga melakukan usulan tambahan pagu untuk DAK fisik pada rapat rencana kerja dan anggaran (renja) APBNP di bulan Juni 2016. Total usulan yang diajukan saat rapat tersebut sebanyak Rp 10,3 triliun.

"Rp 10,3 triliun akhirnya disepakati pada rapat terakhir 27 Juli 2016," tuturnya.

Rincian kegiatan, baru diberikan seminggu setelah usulan disetujui. Rincian itu diberikan oleh anggota DPR RI Komisi VI Eka Sastra. "Rincian itu terbagi untuk beberapa daerah bidang-bidangnya jalan, pasar, dan irigasi," tuturnya.

Usulan tersebut disetujui, dan dimasukkan ke dalam kolom tambahan. Hasil usulan tersebut dimasukkan ke lampiran Perpres APBNP Nomor 66 tahun 2016.

"Perpres keluar sekitar satu bulan setelah paripurna.Daerah-daerah dapat menikmati DAK setelah disahkannya Perpres pada 29 Juli 2016," jelasnya.

Anggota DPR RI Komisi VI, Eka Sastra yang juga menjadi saksi mengaku saat pembahasan DAK pada APBNP 2016 mendapat tugas untuk berkomunikasi dengan Kemenkeu. Pihaknya diminta menjadi penghubung antara Banggar DPR dengan Kemenkeu.

Anggota DPR RI Komisi VI, Eka Sastra mengaku saat pembahasan DAK pada APBNP 2016 mendapat tugas untuk berkomunikasi dengan Kemenkeu. Pihaknya diminta menjadi penghubung antara Banggar DPR dengan Kemenkeu.

"Jadi saya saat itu posisi sebagai sekretaris dari Fraksi Golkar. Seketika itu diminta komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Hal tersebut tradisi yang telah berlangsung sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, kata Eka juga mendapat tugas oleh ketua banggar untuk memberikan daftar DAK kepada perwakilan Kemenkeu. Daftar tersebut diserahkan sebelum penetapan APBNP.

"Sebelum penetapan APBN-P daftar itu diserahkan. Daerah mendapat DAK setelah ada penetapan Perpres," tuturnya.

Jaksa KPK, Eva Yustisiana membenarkan bahwa dalam proses terdapat lobi dalam proses rapat banggar. Bahkan tindakan lobi ini sudah menjadi kebiasaan.

"Tadi keterangan saksi bahwa proses lobi sudah dilakukan oleh pimpinan banggar ke Dirjen Keuangan. Itu dilakukan di luar rapat," kata Eva Yustisiana.

Namun atas kejadian itu, pihaknya belum bisa menindaklanjuti atas temuan ini ke Kementerian Keuangan.

"Kita masih belum melakukan pendalaman ke arah sana. Kita fokus saksi,"tutup Eva Yustisiana. [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini