Sidang PK, Anas tanya soal keterangan saksi yang dijadikan bahan putusan

Jumat, 29 Juni 2018 16:55 Reporter : Yunita Amalia
Sidang PK, Anas tanya soal keterangan saksi yang dijadikan bahan putusan Anas Urbaningrum di sidang PK kasus Hambalang. ©2018 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Terpidana korupsi pembangunan wisma atlet di Hambalang, Jawa Barat, Anas Urbaningrum menghadirkan ahli hukum administrasi negara, Dian Puji Simatupang, pada persidangan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada Dian, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu meminta pendapat mengenai validitas keterangan saksi.

Anas menyinggung keterangan sejumlah saksi pada persidangan perkara pokoknya di tingkat pertama hanya arahan dari pelaku lain dalam perkara yang sama. Namun, dinilainya keterangan-keterangan para saksi itu justru dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya.

Sementara Anas mengklaim keterangan saksi yang dianggap memiliki relevansi akurat justru tidak digunakan sebagai pertimbangan putusan.

"Misalnya saya bos, sebelah saya yang urusi keuangan perusahaan saya, seluruh keuangan saya dicatat persis oleh orang sebelah saya misalnya. Keterangan lisan saya itu lebih lemah apa lebih kuat daripada keterangan yang mengurus keuangan di tempat saya?" tanya Anas dalam persidangan, Jumat (29/6).

"Tentu pada orang yang memang telah mencatat tapi pencatatnya dilihat catatan akurat valid dan seterusnya," ujar Dian.

Diketahui, pada tingkat pertama, Anas divonis 8 tahun penjara. Tidak terima dengan putusan tersebut Anas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, tak berbuah manis, Anas justru harus menelan pil pahit setelah majelis hakim MA menolak permohonan kasasi Anas.

Hakim MA justru melipat gandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Bahkan, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI itu pun diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Anas dianggap menyalahgunakan wewenang terhadap proyek tersebut dan dianggap terbukti melanggar Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. [rzk]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini