Sesditjen Polpum ingatkan pentingnya menjaga ketertiban baik di pusat & daerah
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menggelar rapat koordinasi nasional pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pusat, dan daerah. Rakor ini dilaksanakan di Alana Convention Center Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta.
Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Didi Sudiana yang didapuk menjadi narasumber utama menyampaikan harapannya kepada para pejabat yang hadir agar terus menjaga dan mengupayakan terciptanya kondisi yang aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera. Menurut Didi, tugas pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa untuk mewujudkan kondisi demikian.
"Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa merupakan kewajiban yang harus diamalkan sesuai amanat UU No 6 tahun 2014 tentang Desa," tegas Didi, Kamis (28/9).
Narasumber lain yang hadir dalam acara tersebut adalah Muh Yasin yang merupakan Wakil Bupati Kab Bantaeng. Dalam sambutannya, Yasin berpesan bahwa pemerintah daerah haruslah mulai berubah mindset.
"Kepemimpinan pemerintah daerah harus memprioritaskan apa yang dibutuhkan masyarakat. Mari mulai berkomitmen, bangun sistem yang mempermudah, dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan," jelas Yasin.
Sementara itu, Kabag Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Risnandar Mahiwa mengatakan bahwa stabilitas dan keamanan nasional merupakan hal yang sangat penting dan utama.
"Karena jika tidak tercapai kondisi ini, maka akan sulit mencapai target-target yang sudah ditetapkan, baik skala pemerintah pusat maupun daerah," ujar Risnandar Mahiwa yang didapuk menjadi moderator dalam acara itu.
Hadir dalam acara ini wakil bupati Kab Bantaeng, Sekda Provinsi DI Yogyakarta, Ketua Auditor V BPK RI, Guru Besar UGM, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas dan Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaStabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dalam transisi kepemimpinan nasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Syarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda 2 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang.
Baca SelengkapnyaSamukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya