Seruan Menolak Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo, dari Demo hingga Petisi Online

Merdeka.com - Pemerintah resmi menaikan harga tarif masuk Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp3,7 juta sejak Senin (1/8) kemarin. Aksi penolakan oleh pelaku wisata terus dilakukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Penolakan kenaikan tarif Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar tak hanya melakukan aksi unjuk rasa dan aksi mogok melayani tamu. Penolakan juga dilakukan di media sosial.

Saat ini muncul sebuah petisi di laman change.org. Petisi tersebut diprakarsai oleh seseorang bernama Marcus Antoni, dengan judul 'Penolakan Kenaikan Ticket Taman Nasional Komodo."

Dalam keterangannya, penulis petisi Marcus Antoni mengatakan, kajian kenaikan harga tiket taman nasional komodo (NTT) dengan alasan biaya konservasi adalah sesuatu yang tidak logis.

Taman Nasional Komodo adalah cagar alam budaya Indonesia, sesuai yang disampaikan anggota Komisi V DPR fraksi PDIP Effendy Sianipar ini menegaskan bahwa Indonesia mampu merawat dan melindungi habitat asli Komodo.

Menurutnya, keindahan alam Indonesia merupakan berkah bagi penduduknya, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan melestarikan berkah dari Yang Maha Kuasa.

Dia pun menjabarkan, persoalan pengelolaan dan pemeliharaan TNK nantinya bisa berbagi tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi kita sudah hitung matang-matang, nanti ini dirawat dengan baik tentu diselaraskan dengan APBD dan APBN Dan belum ada 1 kajian pun yang mevalidasi bawa kunjungan turis sudah merusak ekosistem taman nasional komodo dan TNK akan kehilangan nilai jasa ekosistem sebesar Rp11 trilliun pada tahun 2045, mohon publikasikan bukti konkret atas kajian tersebut, rincian kerugian dan bukti-bukti dari bagian apa kunjungan turis ke taman nasional yang sudah mengganggu kelangsungan hidup satwa komodo dan ekosistem di TNK," tulis Effendy dalam laman laman change.org. tersebut.

Tarif Pulau Komodo Mencekik Wisatawan

Masih menurut Marcus Antoni, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno menyebut populasi komodo di Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo cenderung meningkat.

Total komodo pada 2018 sebanyak 2.897 ekor dan pada 2019 bertambah menjadi 3.022 , pernyataan ini dilontarkan 27 oktober 2020. Wiratno mengklaim, jika komodo dilindungi secara serius dan konsisten, aktivitas wisata dengan kondisi saat ini tidak bakal membahayakan satwa.

"Kita melihat ada perlunya memperketat aturan di taman nasional komodo, tetapi bukan dengan cara menaikkan harga tiket masuk sampai dengan 17 kali lipat dari sebelumnya. Cara tersebut hanya akan melemahkan daya saing Taman Nasional Komodo dan bisnis pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya, yang efeknya akan berimbas ke warga Labuan Bajo yang mengandalkan pariwisata dan turis untuk memulihkan ekonomi daerah dari setelah pandemi yang menyerang dari 2020 hingga 2021 akhir," ujar dia.

Hingga pukul 7.15 WITA, sudah 6.826 orang yang menandatangani petisi ini, dengan target 7.500 orang.

Yuni Alesandra Wonlele, salah satu warga NTT yang menandatangani petisi ini menilai, harga tarif masuk TN Komodo yang ditetapkan pemerintah sangat mencekik wisatawan.

"Memangnya selama ini konservasi apa yang terlalu menonjol, smpe mesti kasi naek sampe harga begitu? Ada perubahan yang kelihatan sekali apa dari itu biaya konservasi? Malahan membangun yang sonde (tidak) selayaknya untuk habitat Komodo, akhirnya kesan naturalnya hilang dan jadinya ke ajang cari duit," kata dia, Selasa (2/8).

Menurut Yuni, pemerintah harus mengkaji ulang penetapan tarif masuk tersebut, sehingga traveler-traveler kecil juga bisa turut menikmati keindahan alam TN Komodo maupun Pulau Padar.

"Kasian kan UMKM kecil di Labuan Bajo, mengharapkan kedatangan wisatawan low budget. Kalau seandainya harga begitu nanti buat susah traveler low budget. Harapannya bisa dikaji ulang, sonde perlu besar-besar itu tiket masuk jadi Rp3,7 juta, cukup 1 atau 2 juta saja sudah masuk akal," tutupnya.

Pemerintah Siap Berdialog dengan Pelaku Wisata Soal Tarif Taman Nasional Komodo

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno siap membuka dialog dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terkait kenaikan tarif wisata ke dua daya tarik wisata dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp3,75 juta per 1 Agustus 2022.

"Saya siap berdialog dan bersedia mencarikan solusi. Namun saya ingin memberi ajakan agar meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan dalam ekosistem pariwisata Labuan Bajo dan Flores," kata Sandiaga di Labuan Bajo, dikutip Antara, Jumat (22/7).

Menurutnya, kenaikan harga tiket ini harus diletakkan pada isu konservasi berdasarkan studi kawasan TNK yang memiliki daya dukung daya tampung terbatas. Dengan demikian ada pembatasan kunjungan sebanyak 200 ribu kunjungan ke kawasan TNK.

Berkaitan dengan peningkatan konservasi, perlu melihat aspek edukasi, penelitian, dan keberlanjutan agar jumlah komodo tidak menurun tapi bisa dipertahankan.

Selain itu, melihat tingginya minat wisatawan untuk ekowisata, pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang akan memprioritaskan penanganan konservasi dan dampak ekonomi. Hal itu pun sejalan dengan laporan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang menyebut perlunya penanganan sampah yang semakin banyak di sana dan kelestarian terumbu karang yang harus dijaga.

Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, pemerintah telah menetapkan biaya kontribusi untuk konservasi sebesar Rp3,75 juta per tahun per orang. Namun, wisatawan juga bisa melihat Komodo di Pulau Rinca yang telah ditata tanpa ada kenaikan tarif.

Bagi wisatawan yang sudah memesan dan membayar pesanan perjalanan wisata ke dua tempat itu sebelum pemerintah menetapkan tarif, ucap Sandiaga, telah diberi tenggat waktu sampai akhir Desember dengan tetap menggunakan tarif lama.

"Jangan khawatir untuk yang membeli paket dengan harga lama, karena akan diberi tenggat sampai Desember dalam masa transisi ini," imbuhnya.

Sandiaga pun kembali menyatakan kesiapan untuk berdialog dan mencari solusi bersama secara transparan agar tidak ada lagi keraguan-raguan dalam kebijakan ini. "Pemerintah ingin betul-betul memberikan prioritas kepada konservasi dan untuk pariwisata ini bisa lebih berkualitas dan memiliki aspek berkelanjutan dan ramah," katanya.

Atas kebijakan ini, pemerintah memberikan sosialisasi masif dan edukasi yang berkelanjutan. Penataan kawasan Pulau Rinca pun segera disiapkan bagi masyarakat yang merasa berat untuk membayar biaya konservasi ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.