Merdeka.com - Komisi IX DPR RI menyoroti banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Data tahun 2022 menunjukkan sekurangnya seribuan PMI ilegal berangkat ke luar negeri setiap bulannya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayanti mengatakan Kementerian Tenaga Kerja (Menaker) sedang berusaha untuk memerangi pengiriman PMI ilegal. Ia menyebut pengiriman PMI ilegal sangat merugikan negara.

"Kemenaker, semuanya berkolaborasi untuk bisa menghentikan upaya-upaya pengiriman PMI secara ilegal yang berpotensi sangat besar merugikan kita," ujarnya seusai kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (1/2).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan pemerintah seharusnya memikirkan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) pun harus ditingkatkan agar PMI ilegal bisa ditekan.

"Banyak calon PMI nonprosedur (ilegal) karena tidak tahu di sana akan dibohongi," sebutnya.

Meski enggan mengungkapkan total PMI ilegal selama tahun 2022, Kurniasih menyebut setidaknya ada seribuan setiap bulannya. Ia menyebut, PMI ilegal banyak ditemukan di Malaysia.

"Sebagian besar ke Malaysia dan iming-imingnya (bekerja perkebunan) kelapa sawit. Ini biasanya simpang siur, akhirnya terlantar," ungkapnya.

Kurniasih meminta kepada Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI) untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengirim PMI ilegal.

"Tadi kita dengar, dari BP2MI sudah ada yang ditindak tegas. Bahkan ada yang sudah diberhentikan," tegasnya.

Sementara anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham menjelaskan modus pelaku pengiriman PMI ilegal adalah menjanjikan pekerjaan kepada korban dengan gaji tinggi. Padahal saat itu warga tidak mengetahui jika dirinya menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Dia tidak mengetahui kalau dia adalah korban. Mereka berpikir bahwa 'saya mau ditempatkan kerja di luar negeri', sehingga ok aja," sebutnya.

Karena itu, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah dengan BP2MI agar tidak kebobolan pengiriman PMI ilegal.

"Saya mendapat data, dari tahun 2020 hingga 2022 itu ada kurang lebih 2.000. Dari 2.000 PMI yang diberangkatkan, ternyata 1.000 itu. Jadi ada 50:50, berarti kita kecolongan," sebutnya.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan sebagai anggota DPR, dirinya menegur pemerintah agar PMI ilegal tidak lagi terjadi. Ia meminta kepada pemerintah agar lebih tegas dan melakukan pengawasan ekstraketat.

"Harus ada sinergitas yah. Baik Disnaker, daripada Kemenkumham, Imigrasi, pelabuhan. Dicek calon PMI yang diberangkatkan apa terdaftar atau tidak," tegasnya.