Sengketa Laut China Selatan, Luhut minta TNI tak latihan di Natuna

Merdeka.com - Pemerintah menegaskan sikap netral dalam konflik Laut China Selatan yang saat ini sedang memanas. Bahkan TNI diminta untuk tidak menggelar latihan pasukan di sekitar Natuna.

"Saya minta TNI Polri sikap kita jelas tidak berpihak ke mana-mana jangan gelar latihan di situ," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan di Gedung Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11)

Luhut menegaskan, Indonesia jangan berpihak kepada negara mana pun yang sedang berkonflik dalam Laut China Selatan. Menurutnya, jika konflik Laut China Selatan lebih baik mengedepankan dialog beberapa pihak terkait.

"Kemudian sengketa Laut China Selatan, ini berbahaya trapesium Pulau Natuna. Kita tidak menggelar kekuatan di sana, dialog solusi yang bagus, ke depankan langkah-langkah yang elok," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi mengirimkan 7 kapal KRI ke Natuna guna menjalani patroli laut. Menurut Ade, pengerahan 7 kapal KRI tak terkait konflik Laut China Selatan.

"Itu kan operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli pengamanan perbatasan, ZTE. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia. Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerjasama bersama tetangga, patroli koordinasi," kata Ade Supandi di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Jumat (6/11) kemarin.

Untuk diketahui, situasi di Laut China Selatan makin panas. Ketegangan di Laut China Selatan belakangan memanas seiring kapal perang Amerika Serikat yang melakukan patroli di Laut China Selatan.

Sementara Indonesia masuk dalam pusaran konflik Laut China Selatan setelah pemerintah Tiongkok memasukkan sebagian wilayah Natuna ke peta wilayahnya. Meski belum berpengaruh terhadap hubungan Jakarta-Beijing, sikap keras diperlihatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menolak ajakan Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan untuk menggelar latihan bersama di Laut China Selatan.

Jenderal Gatot beralasan, semua negara harus menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas militer di kawasan tersebut.