Selama Pandemi Covid-19, Angka Kemiskinan di Kabupaten Bogor Melonjak 2 Persen

Senin, 7 Desember 2020 21:31 Reporter : Rasyid Ali
Selama Pandemi Covid-19, Angka Kemiskinan di Kabupaten Bogor Melonjak 2 Persen Angka Kemiskinan di Indonesia Naik. ©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor, melonjak drastis selama pandemi Covid-19. Dari 7,14 menjadi 9,26 persen hingga Juni 2020. Alhasil, Pemkab Bogor berencana mengubah target capaian pengentasan kemiskinan.

Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Bogor, angka kemiskinan itu ditargetkan mampu ditekan menjadi 6,23 persen pada 2023. Namun bencana alam pada awal 2020 disusul pandemi Covid-19 memaksa Pemkab Bogor merevisi target.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengatakan jika Pemkab Bogor harus realistis dengan keadaan saat ini. Terlebih, intervensi anggaran masih condong ke penanganan kesehatan.

"Ya harus realistis. Karena diprediksi juga pandemi ini masih berlangsung hingga Idul Fitri 2021. Kita tidak bisa memaksakan target itu. Karena ini berpengaruh pada capaian kinerja kepala daerah nanti di akhir masa jabatan," kata Suryanto, Senin (7/12).

Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan yang berpengaruh pada struktur penganggaran di daerah, termasuk Pemkab Bogor. Kata Suryanto, pandemi juga memengaruhi pendapatan, anggaran belanja. "Artinya harus ada penyesuaian. Nantinya revisi RPJMD ini menjadi dasar penyusunan program dan anggaran pada 2022," kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor anjlok hingga 5,99 persen.

"Sesuai data BPS. Kami ingin kemiskinan turun. Tapi karena efek pandemi jadi naik lagi. Pada triwulan kedua, kondisi kemiskinan ditargetkan 6,78 persen, tapi kondisi saat ini 9,26 persen. Ada peningkatan," jelas Suryanto.

Pun dengan pengangguran. Pemkab Bogor kesulitan untuk menekan. Namun kondisi saat ini yang telah menyentuh 12,97 persen, dirasa sulit untuk menekan sesuai target awal yakni 9,2 persen.

Namun, tahapan revisi RPJMD masih cukup panjang. Pasalnya, perlu kajian komprehensif dan ekspos di hadapan DPRD Kabupaten Bogor. Sehingga Bappeda belum menentukan besaran target yang ingin dicapai.

Suryanto menegaskan, Pemkab Bogor sebenarnya sudah memedomani kondisi pandemi Covid-19 dalam menetapkan arah kebijakan di tahun ini.

"Peraturan menteri terbit bulan ini oktober yang menjadi pedoman KUA PPAS tahun 2021. Tapi, tahun 2022 kita tidak bisa mempedomani itu karena pandemi yang lama. Makanya kalau gitu kita tidak punya payung hukum karena program Permen baru berubah," katanya.

Suryanto mengatakan, saat ini seluruh daerah memedomani Peraturan Menteri Nomor 70 tahun 2019. Peraturan itu berlaku secara nasional.

Saat ini, kata dia, seluruh ketentuan program yang ada sudah dikunci. Sebelumnya untuk melaksanakan program disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

"Dengan perubahan mudah-mudahan proses masih kita tempuh, target jadwal 16 April harus disahkan karena akan dipakai RKPD tahun 2022 pada bulan Juni. 4 januari 2020 sudah proses penyampaian ke dewan," tukasnya. [cob]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kemiskinan
  3. Dampak Corona
  4. Bogor
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini