Sekjen PDIP: Jadi anggota partai lain saja kami pecat, apalagi PKI
Merdeka.com - PDI Perjuangan adalah partai politik yang tidak memiliki kaitan apapun dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dilarang, atau ajaran komunisme. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin kader PDI Perjuangan menjadi kader PKI.
"Di dalam AD/ART partai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI," tegas Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat bersaksi untuk terdakwa penghinaan/pencemaran nama baik lewat media sosial, Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2). Lewat akun Twitternya, Alfian pernah mencuit 'PDIP 85% isinya kader PKI'.
Hasto mengatakan, cuitan Alfian tersebut berdampak sangat luas dan negatif terhadap PDI Perjuangan. Salah satunya terkait pemenangan Pilkada Banten 2017.
"Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya (cuitan terdakwa) sangat serius," kata Hasto.
Tidak hanya soal pilkada, papar Hasto, para kader partai juga banyak mendapat pertanyaan terkait cuitan Alfian tersebut.
"Sebagai gambaran dalam struktur DPP PDI Perjuangan ada 4 orang kader KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), yakni adalah Pak Idham Samawi, Pak Hamka Haq, Pak M Prakosa dan Pak Rokhmin Dahuri. Bahkan Ketua Bidang Ideologi DPP PDI Perjuangan dipegang oleh Idham Samawi yang merupakan alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Beliau (Idham Samawi) pun dipertanyakan," kata Hasto.
Oleh karenanya, tegas Hasto, cuitan Alfian Tanujung yang menuding bahwa 'PDIP 85% isinya kader PKI' adalah fitnah yang keji, merugikan nama baik PDI Perjuangan. Selain itu, menyakiti hati kader-kader PDI Perjuangan, khususnya yang beragama Islam.
"Lebih dari 92 persen kader PDI Perjuangan beragama Islam," kata Hasto.
Lebih jauh, Hasto mengatakan, pihaknya sudah melakukan sedikitnya 9 pelaporan sejenis terhadap hal seperti yang dilakukan Alfian. Semua itu, tegas Hasto, semata-mata dilakukan karena PDI Perjuangan sangat menghormati hukum.
"Bahkan ketika kantor kami diserang pada 27 Juli 1996 kami tetap bertindak di jalur hukum. Ibu Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," tegas Hasto.
Dalam seluruh kesaksiannya, Hasto tampak tenang. Dia didampingi Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).
Untuk diketahui, lewat Surat Edaran yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri tertanggal 2 Februari 2017, menegaskan PDI Perjuangan adalah partai yang berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI dan komunisme.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca SelengkapnyaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) berkeinginan untuk mencalonkan kader internalnya dalam kontestasi Pilkada DKI.
Baca SelengkapnyaPKS tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya"Tidakperlu terulang lagi pemberian nilai antar-capres di atas panggung dengan maksud buruk mendagrasi kandidat lain," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro mengaku, tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasto.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya