Sebanyak 500 penjual bir di Banyumas terancam gulung tikar

Merdeka.com - Sebanyak 500 pedagang bir di wilayah Banyumas Jawa Tengah mengaku resah dengan adanya regulasi larangan penjualan bir yang ditandatangani Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, beberapa waktu lalu. Mereka meminta pemerintah memperhatikan pedagang eceran yang mata pencariannya terancam.

Ketua Persatuan Penjual Bir Banyumas, Sugiono mengemukakan, penandatanganan regulasi larangan menjual bir membuat pedagang kecil dan eceran bir di Banyumas terancam kehidupan perekonomiannya.

"Memang, kami tidak menjual bir di minimarket, akan tetapi kami juga ikut terkena imbas aturan itu. Banyak pedagang takut berjualan, padahal selama ini bir merupakan produk legal, diakui perdagangannya. Selama ini, kami juga telah mengeluarkan uang untuk membayar retribusi kepada pemerintah daerah," kata Sugiono, Kamis (9/4).

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel beberapa waktu lalu mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Salah satu isi permendag yang memberatkan adalah pelarangan penjualan minuman beralkohol di bawah lima persen di minimarket.

Namun, penjualan minuman beralkohol golongan A hanya boleh dilakukan oleh supermarket atau hipermarket. Dengan keluarnya aturan ini, pedagang kecil yang termasuk dalam kategori pengecer, harus menarik minuman beralkohol jenis bir dari toko miliknya. Penarikan ini paling lambat tiga bulan sejak aturan permendag terbit.

Sementara itu, Sugiono mengemukakan, hal yang memberatkan lainnya adalah bir hanya boleh dijual di hipermarket dan supermarket, yang berada di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan beberapa daerah lain.

"Padahal, kami pernah lihat di internet kalau Pak Jokowi bersama beberapa menteri kabinet, termasuk Pak Gobel menerima jamuan minuman beralkohol, sake, saat perjamuan bisnis di Istana Jepang. Sementara, kok di dalam negeri tidak boleh menjual minuman berakohol jenis bir," katanya.

Sugiono mengatakan wacana tentang bir yang dianggap merusak generasi muda bukan alasan yang logis. Dia menjelaskan, semua makanan yang terdaftar di Badan POM, bisa menjadi sumber penyakit.

"Seperti vetsin, penyedap rasa hingga pemanis buatan bisa menjadi penyebab penyakit diabetes dan jantung koroner yang kini juga menyerang anak-anak berusia muda. Bahkan faktanya, selama ini yang mematikan itu adalah oplosan, bukan bir. Seharusnya yang diatur penjualannya ya oplosan bukan bir," tuturnya.

Karena itu, Sugiono yang mewakili Persatuan Penjual Bir Banyumas akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak memberlakukan aturan tersebut.

"Saya ini tidak mengerti masalah politik dan hukum. Tetapi aturan Menteri Perdagangan Rahmad Gobel itu tidak masuk akal dan tidak sesuai janjinya Presiden Jokowi saat kampanye yang pro rakyat kecil. Gara-gara aturan itu membuat pedagang kecil resah karena terancam mata pencahariannya," tuturnya.