Merdeka.com - Kasus korupsi proyek e-KTP masih terus disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus yang sama juga terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pada persidangan Senin (5/2) nama SBY disebut. SBY yang kala itu menjabat sebagai Presiden pernah dilaporkan anggota Banggar DPR dari Demokrat, Mirwan Amir. Isi laporannya, ada masalah dalam proyek e-KTP dan harus dihentikan. Namun kala itu, SBY menolak proyek tersebut disetop.

SBY tak ditinggal diam. Dia menanggapi tudingan itu. SBY menjelaskan tak pernah menerima laporan ada masalah dalam proyek e-KTP sehingga harus dihentikan.

"Saya memang tidak mau reaktif, asal bantah dan asal jawab. Saya undang mantan menteri, pemerintahan yang sangat tahu program e-KTP. Karena saya tidak tahu dan tidak pernah masuk dalam wilayah teknis dan operasional," kata SBY dalam jumpa pers DPP Partai Demokrat, Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (6/2).

Beberapa orang yang dia undang hadir seperti Ketua Tim Proyek e-KTP yang juga Menko Polhukam saat itu, Djoko Suyanto, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Jaksa Agung, mantan Setneg, mantan Setkab dan mantan Menko Perekonomian.

"Saya undang, semua ceritakan dan berikan testimoni, terlebih mantan mendagri dan menko yang memberikan penjelasan utuh," jelasnya.

SBY menegaskan, proyek e-KTP adalah amanah Undang-undang. Dia pastikan proyek itu dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan sistem yang berlaku dan aturan yang ada.

"Organisasinya pun dibuat dengan kehati-hatian, ini program pemerintah yang keorganisasiannya, akuntabilitasnya diatur dengan seksama, ada pengarah dari sekian menteri, kemendagri, tim teknis dan pelaksana di lapangan," jelasnya.

Terkait proyek e-KTP, juga dilakukan pertemuan berkala untuk memastikan berjalan dengan baik. Termasuk akuntabilitasnya dijaga dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan tendernya pun ikut aturan.

"Sesekali dilaporkan ke Presiden," katanya.

Sebelumnya SBY memastikan selama menjabat Presiden, tidak pernah sekalipun dikabarkan bahwa proyek pengadaan e-KTP bermasalah.

"Pada 20 Oktober 2014 saya jadi Presiden, saya tidak ada laporan bahwa ada masalah serius terhadap pengadaan e-KTP dan program itu harus dihentikan. Tidak ada dari siapa pun, dari tim pengarah, tim teknis, termasuk yang mengaku menyampaikan kepada saya, Mirwan Amir, sampaikan kapan, di mana, dalam konteks apa, siapa yang mendampingi saya," kata SBY dalam jumpa pers DPP Partai Demokrat, Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (6/2).

"Karena soal e-KTP, saya tertib, katakan kapan (pertemuannya) karena pasti saya ada yang mendampingi, Allah dengar ucapan saya sekarang ini," sambungnya.