SBY akan minta maaf atas pelanggaran HAM masa lalu

Merdeka.com - Berbagai tuntutan masyarakat agar pemerintah meminta maaf atas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu diamini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permintaan maaf tersebut akan disampaikan dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM atas nama negara agar segera terjadi rekonsiliasi.

"Permintaan maaf ini penting, seperti PM Australia. Permintaan maaf sebagai simbol usaha menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Permintaan maaf itu dikatakan langsung oleh presiden SBY bahwa beliau bersedia meminta maaf atas nama negara dan pemerintah kepada masyarakat," ungkap anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang HAM Albert Hasibuan di Istana Negara, Selasa (6/3).

Albert berharap, permintaan maaf yang akan disampaikan SBY tersebut dapat segera dilakukan pada tahun ini usai dibentuknya sebuah komite. Sehingga, proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu hingga masa jabatan SBY dapat segera diselesaikan.

"Tapi, kita harus membuat persiapan ke arah situ. Mendaftarkan para korban, membahas kompensasinya. Kalau ini sudah selesai, maka saya rasa presiden akan mengungkapkan permintaan maaf. Saya sih maunya 2012, tergantung Presiden. Karena saya pikir waktu beliau bicara, penyelesaian pelanggaran HAM berat pada masa beliau menjadi Presiden," lanjut dia.

Hal tersebut dilakukan usai pembicaraan dengan sejumlah tokoh HAM, yakni Syafi'i Maarif, Romo Magnis Suseno, Agus Wijoyo, Harry Tjan. Dalam pembicaraan tersebut juga termasuk masalah kompensasi yang akan diberikan kepada para korban pelanggaran HAM di masa lalu.

"Permintaan maaf itu menandakan bahwa penyelesaian permintaan maaf menjadi selesai. Itu simbol yg nantinya harus dirumuskan lebih jauh oleh komite ini."

"Para korban pelanggaran HAM berkeinginan ada kompensasi, apa uang. Dan juga masalah-masalah berapa jauh kejadian-kejadian yang bisa kita kaitkan dengan korban pelanggaran HAM itu, apa G30S, apa Orde Baru, Semanggi," pungkas dia.