Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Satgas Sebut Ada RS Patok Tes Swab Rp2,5 Juta, Padahal Tak Lebih dari Rp500 Ribu

Satgas Sebut Ada RS Patok Tes Swab Rp2,5 Juta, Padahal Tak Lebih dari Rp500 Ribu Kepala BNPB Doni Monardo di Rapat komisi VIII. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkap masih ada rumah sakit yang mematok harga tes usap (swab test) di atas ketentuan pemerintah. Rumah sakit itu mematok biaya Rp2,5 juta untuk tes usap. Padahal, seharusnya tidak lebih dari Rp500 ribu

"Ada RS yang mematok harga tes PCR swab sampai di atas 2,5 juta rupiah. Padahal harga yang bisa kita lihat sebenarnya tidak akan pernah lebih dari 500 ribu rupiah per unit atau per sekali pemeriksaan spesimen," ujar Doni saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (3/9).

Doni mengatakan, lab untuk pemeriksaan sebanyak 278 lab dengan jumlah mesin PCR mencapai 320. Kata dia, masih perlu kerjasama dengan swasta karena tidak semua mesin di daerah berfungsi. Dia juga mengatakan, pemerintah telah mendistribusikan jutaan reagen ke seluruh daerah.

Lebih lanjut, Kepala BNPB ini mengatakan 51 persen orang yang mengikuti tes usap gratis dari lab yang dikelola pemerintah. Namun, masih ada lab yang meminta bayaran kepada masyarakat.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan penertiban bagi pihak-pihak yang memungut biaya lebih untuk tes usap.

"Kami akan bicarakan lagi dengan Bapak Menkes untuk melakukan lagi penertiban dan sekira juga di sini bisa kita tetapkan berapa harga standar yang kiranya bisa dipatok untuk pemeriksaan spesimen di seluruh Indonesia supaya harganya standar," kata Doni.

"Kita juga tidak ingin pengusaha yang sudah terlanjur membeli alat, membangun jaringan itu rugi. Tapi kami lebih tidak ingin masyarakat justru juga mengalami kerugian. Jadi kami akan libatkan BPKP bersama-sama untuk memutuskan harga yang layak supaya semuanya bisa berjalan dengan lebih baik," pungkasnya.

DPR Minta Pemerintah Tambah Supply

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay meminta pemerintah fokus untuk menambah supply PCR ketimbang memberikan sanksi kepada pemerintah. Sebab, harga tes usab mahal karena ketersediaan barang yang masih sedikit.

"Menurut saya barangnya dulu, bagaimana orang mau buat harganya murah sementara dia belinya mahal. Misalnya RS itu membelinya 2,2 juta terus dia dia jual 2,5 juta ya kan masuk. Tapi kalau dia belinya 450rb tapi dijualnya 2,5 juta ya itu bisa kita kasih sanksi," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (4/9).

Saleh meminta pemerintah memastikan ketersediaan PCR untuk rumah sakit. Agar harga tes usab mulai terjangkau.

Setelah ketersediaan terpenuhi, baru pemerintah dapat menerapkan aturan supaya maksimal harga tes hanya Rp500 ribu.

"Kalau memang barangnya itu sudah tersedia banyak stoknya, itu saya kira bisa ditegakkan aturan bahwa RS yang mematok harga lebih dari 500rb itu bisa diberikan peringatan. Ada peringatan administratif, teguran dll. Berarti memang musti harus dikontrol secara langsung oleh pemerintah supaya persoalan harga ini bisa diselesaikan," ucapnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja

Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak

Baca Selengkapnya
Satgas Urai Kemacetan Polri Disebar di Setiap Polda Mulai Banten hingga Jatim Sesuai Jam Rawan Macet
Satgas Urai Kemacetan Polri Disebar di Setiap Polda Mulai Banten hingga Jatim Sesuai Jam Rawan Macet

Petugas juga melakukan pemetaan sejumlah titik rawan macet.

Baca Selengkapnya
Satgas Pangan Polri Beberkan Penyebab Harga Telur dan Daging Masih Tinggi Jelang Lebaran
Satgas Pangan Polri Beberkan Penyebab Harga Telur dan Daging Masih Tinggi Jelang Lebaran

Harga tinggi telur dan daging itu ditemukan Satgas Pangan Polri mengecek ketersediaan stok pangan di sejumlah pasar tradisional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pegawai Lapas Jakarta Terlibat Kasus 52 Kg Sabu, Berhasil Digagalkan!
Pegawai Lapas Jakarta Terlibat Kasus 52 Kg Sabu, Berhasil Digagalkan!

Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.

Baca Selengkapnya
Satgas Beberkan Bukti UU Cipta Kerja Berpihak pada UMKM dan Pekerja
Satgas Beberkan Bukti UU Cipta Kerja Berpihak pada UMKM dan Pekerja

Dimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan

Baca Selengkapnya
Gratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi
Gratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi

Pemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja bersama Kemnaker dan Pengusaha Rapat Bahas Upah Minimum, Apa Hasilnya?
Satgas UU Cipta Kerja bersama Kemnaker dan Pengusaha Rapat Bahas Upah Minimum, Apa Hasilnya?

Pekerja diharapkan dapat mendorong perekonomian bukan menimbulkan ketidakpastian

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Terbitkan Surat Berharga Syariah, Imbal Hasil Capai 6,55 Persen per Tahun
Pemerintah Resmi Terbitkan Surat Berharga Syariah, Imbal Hasil Capai 6,55 Persen per Tahun

Pembelian/pemesanan minimal untuk ST012-T2 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Berawal dari Sampah Menumpuk di Tepi Jalan, Kini Tempat Pembuangan Sampah di Tuban Bisa Hasilkan Rp13 Juta per Bulan
Berawal dari Sampah Menumpuk di Tepi Jalan, Kini Tempat Pembuangan Sampah di Tuban Bisa Hasilkan Rp13 Juta per Bulan

Keberadaan TPS ini menjadi sumber rezeki bagi warga setempat.

Baca Selengkapnya