Satgas Nusantara diminta berani tindak polisi tak netral di Pilkada
Merdeka.com - Indonesia Police Watch (IPW) menyebut laporan terkait ketidaknetralan anggota Polri bermunculan jelang hari pencoblosan Pilkada 2018. Padahal sudah ada pejabat Polri yang dicopot karena diduga membantu pemenangan pasangan calon kepala daerah.
"Tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sepertinya perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan pers, Jakarta, Minggu (24/6).
IPW mencontohkan, warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara melakukan aksi demo ke Kantor DPRD dan Polres setempat pada (22/6). Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak mampu menjaga netralitas saat Pilkada di daerahnya.
Bahkan, kata Neta, oknum anggota DPR yang ikut-ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut. Akibatnya, warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya.
"Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum-oknum kepolisian pada paslon tertentu," katanya.
Tidak hanya di Sumut, IPW juga menerima laporan adanya dugaan ketidaknetralan Polri di Kepulauan Riau (Kepri). Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dikabarkan bertemu Ketua DPW PDIP Kepri dan tim sukses paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjung Pinang.
Berbagai spekulasi pun bermunculan terkait pertemuan pejabat Polri dan politisi jelang pemungutan suara Pilkada 2018 ini. "Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," ucap Neta.
Neta menyebut, isu ketidaknetralan polisi pada Pilkada 2018 telah membuat panas situasi politik di sejumlah daerah.
Neta mengulas, isu ketidaknetralan polisi sempat menjadi sorotan pada Pilpres 2009. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di beberapa kantor Polsek dan Polres.
IPW berharap kasus tersebut tidak terulang lagi. Apalagi Polri sudah membentuk Satgas Nusantara yang bertugas khusus menjaga Pilkada 2018 agar berjalan aman, damai, dan lancar.
"Namun masih saja banyak oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di Pilkada 2018," ujarnya.
Karena itu, IPW meminta Kapolri Jenderal Tito kembali menekankan netralitas Polri kepada jajarannya dan menindak tegas oknum yang melanggar. Neta juga mendesak agar Satgas Nusantara melakukan aksi nyatanya di daerah-daerah.
"IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar," tandasnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menyatakan, Polri bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada 2018. Polri bakal memroses anggotanya yang terbukti tidak netral sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kapolri tidak segan untuk menindak anggota yang tidak netral," ucap Iqbal melalui keterangan tertulis.
Reporter: Nafies Rambu Rabbani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Satgas Urai Kemacetan Polri Disebar di Setiap Polda Mulai Banten hingga Jatim Sesuai Jam Rawan Macet
Petugas juga melakukan pemetaan sejumlah titik rawan macet.
Baca SelengkapnyaWNA Ngadu Kecopetan saat Rayakan Tahun Baru di Bundaran HI, Reaksi Satpol PP Bikin Kesal
Menurutnya, Satpol PP hanya diberi tugas mengamankan jalannya acara
Baca SelengkapnyaKomandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan
Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaSebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaKondisi Terkini Sugapa Papua Usai Pembakaran Rumah Warga dan Penyerangan Pos TNI-Polri oleh KKB
Kapolres mengaku, aksi penyerangan disertai penembakan itu dilakukan KKB sejak Jumat (19/1) dari segala arah.
Baca SelengkapnyaBukan TNI Polri, Ini adalah Garda Terdepan yang Mengawal KPU di Tahun Pemilu
Bukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSatgas Linmas TNI-Polri Pekanbaru Apel Gelar Pasukan Demi Sukseskan Pemilu 2024
Apel Gelar Pasukan Satgas Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Kota Pekanbaru merupakan langkah penting dalam mewujudkan Pemilu 2024 damai.
Baca Selengkapnya