Satgas Covid-19: Pemerintah Tidak Pernah Beli Alat Rapid Test
Merdeka.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak pernah membeli alat rapid test Covid-19. Baik produk dalam negeri maupun impor.
"Perlu kami sampaikan bahwa rapid test antibodi diperoleh BNPB melalui donasi dari berbagai sumber," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/8).
Mantan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini mencatat, jumlah donasi rapid test yang diterima BNPB cukup banyak. Yakni mencapai 1.172.100 unit.
Wiku munuturkan, hingga saat ini rapid test masih perlu digunakan untuk kepentingan skrinning. Bukan untuk mendiagnosis apakah seseorang terjangkit Covid-19 atau tidak.
"Dan proses skrinning ini apabila ada yang reaktif maka akan dilanjutkan dengan tes swab dengan PCR," ujar dia.
Mengenai usulan agar syarat rapid test dihilangkan bagi orang yang hendak melakukan perjalanan darat maupun udara, Wiku tak bisa menjawab. Sebab, Satgas Penanganan Covid-19 tengah melakukan kajian mengenai penggunaan rapid test untuk pelaku perjalanan.
"Sekarang belum selesai kajiannya. Jika kajiannya selesai, kami akan memberikan informasi kepada publik," kata Wiku.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaHal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaPesan Megawati: Pilih Ganjar-Mahfud, Paket Komplit dan Sreg di Hati Kita
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnya