Satgas Covid-19 Dilibatkan Dalam Penyusunan Pergub DKI Soal PSBB Pengetatan
Merdeka.com - Ketua Satgas Nasional Covid-19 Doni Monardo, meluruskan ketegangan dalam kebijakan pusat dan Pemprov DKI soal PSBB pengetatan di Jakarta. Menurut Doni, Satgas telah dilibatkan saat penggodokan kebijakan tersebut.
"Kemarin pada saat terbitnya Pergub DKI di mana Satgas melalui ketua tim pakar, Prof Wiku, telah ikut dilibatkan dalam proses penyusunan Pergub DKI," kata Doni usai rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui video conference di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/9).
Doni mengungkap, Presiden Jokowi memiliki konsen khusus terhadap hal tersebut. Menurut Jokowi, lanjut Doni, kebijakan di DKI adalah keputusan yang berdampak pada kepentingan masyarakat secara luas.
"Jadi presiden meminta semua pengambil kebijakan agar bisa melakukan koordinasi sehingga keputusan yang dihasilkan betul mampu memberikan manfaat yang besar," jelas Doni.
Manfaat dimaksud Jokowi, lanjut Doni, mencakup seluruh aspek tidak hanya kesehatan melainkan juga ekonomi.
"Jadi kami dari satgas telah memenuhi keinginan pak menko ekonomi sebagai ketua komite untuk selalu menjaga hubungan dan melakukan koordinasi, baik dari aspek kesehatan atau aspek lainnya kepada masyarakat," Doni menandasi.
Diketahui mulai 14 September 2020, Gubernur DKI Anies Baswedan memperketat PSBB transisi hingga dua pekan ke depan. Aturan diterapkan Anies kali ini hampir senada dengan PSBB di saat pertama kali masa pandemi terjadi di Indonesia pada Maret 2020.
Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaAni menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya