Sandiaga Uno Ungkap Sistem Bubble jadi Skema yang Diterapkan di MotoGP Mandalika
Merdeka.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan sistem bubble menjadi skema yang diterapkan pada penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok. Hal itu untuk mencegah penularan covid-19.
"Skema travel bubble ini sudah akan diterapkan sejak ketibaan seluruh pembalap, kru, dan officials di Malaysia untuk pre-season test sebelum berangkat ke Mandalika di bulan Februari (2022)," ujar Sandiaga Uno di Jakarta, Selasa (18/1).
Menurut Sandiaga, Indonesia adalah negara hukum yang sudah menerapkan pengendalian pandemi COVID-19 sesuai dengan kaidah terbaik. "Kita sudah menjadi best practice," jelas Menparekraf.
Sandiaga mengungkapkan, Indonesia sedang fokus dalam menangani pandemi dan kebijakan ekonomi.
“Kita akan selesaikan kewajiban (penanganan pandemi dan kebangkitan ekonomi) kita,” ujar Sandiaga Uno.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaImbauan ini seiring meningkatnya angka kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaPada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tingkat kedermawanan global meningkat sejak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaFlu Singapura, yang juga dikenal sebagai penyakit tangan, kaki, dan mulut (HFMD), adalah penyakit infeksi virus yang umumnya menyerang anak-anak.
Baca SelengkapnyaDi Indonesia, MotoGP 2024 dijadwalkan pada 27-29 September 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaJenazah Solihin GP rencananya akan dibawa ke rumah keluarga besar di Jalan Cisitu Indah, Dago, Bandung.
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca Selengkapnya