Sadapan soal upeti ke Komisi VII diputar, Waryono tetap berkelit

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memutar rekaman pembicaraan telepon hasil sadapan antara mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, dengan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Waryono Karno.

Dalam rekaman itu terdengar Waryono membicarakan soal rencana pemberian upeti kepada Komisi VII DPR yang diistilahkan dengan sebutan 'buka-tutup kendang.'

Rekaman itu diputar di dalam sidang Rudi, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2). Dalam rekaman itu, terdengar Rudi siap menalangi uang setoran awal kepada Komisi VII. Tetapi, dia tidak sanggup memberikan upeti lanjutan dan ingin supaya hal itu disiapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina. Galaila Karen Kardania.

Berikut ini adalah transkrip rekaman sadapan antara Rudi dan Waryono:

Rudi (R): Insya Allah saya hadir.

Waryono (W): Nah untuk antisipasi itu, barangkali yang ini, hanya arahan Pak Menteri, memang itu lewat Pak ZA (Zainudin Amali. Pak yang sajubu dana nya gitu. Bagaimanan 'ini'-nya, bapak kepada Pak SB (Sutan Bhatoegana) itu bagaimana ya? Tapi kan kayaknya bapak proses advance dulu, oleh karena itu, mohon arahan karena kita talangan pakai APBN nggak mungkin Pak Rudi (Waryono mulai menurunkan volume suara).

R: Kemarin saya coba yang 'buka kendang'-nya dari kita. Tadinya minta, 'tutup kendang'-nya saya pikir dari Pertamina. Ee, Pertamina sudah dihubungi Pak, Bu Karen.

W: Pertamina itu, Pertamina hanya mau oke kalau SKK yang kontak. Kalau institusi kita, institusi pemerintah kayaknya enggak.

R: Kalau gitu saya telepon Bu Karen supaya nanti saya buka kendang, jadi biar sharing gitu. Yang handle acara nanti siapa? ZA bukan?

W: Nanti SB langsung dengan kita.

R: Saya telepon Bu Karen kalau gitu

Setelah rekaman diputar, Jaksa Riyono lantas mencecar Waryono soal pembicaraan 'buka-tutup kendang' itu. Tetapi, Waryono tetap berkelit tidak pernah tahu soal itu. Dia bahkan menjawab berbelit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tidak pernah tersedia duit buat memberi upeti itu. Mendengar jawaban itu, Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto nampaknya jengah.

"Sudahlah, kita kan sudah sama-sama tua," ujar Hakim Ketua Amin.