Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sabam Sirait minta DPR dan Pemerintah segera sahkan RUU Terorisme

Sabam Sirait minta DPR dan Pemerintah segera sahkan RUU Terorisme Sabam Sirait. ©istimewa

Merdeka.com - Politikus senior yang juga anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPD) RI, Sabam Sirait menyarankan pemerintah dan DPR bersatu dalam melawan segala bentuk teror. Sabam yakin RUU Terorisme tersebut akan segera menjadi Undang-Undang.

"Kalau berbeda pendapat itu biasa dalam demokrasi ya. Tapi saya yakin (pembahasan RUU Terorisme) ini pemerintah dan DPR segera menemui kata sepakat. Saya percaya Presiden Jokowi bersama TNI-Polri mampu memerangi terorisme ini. Rakyat juga akan mendukung kebijakan pemerintah itu," ujar Sabam Sirait di Jakarta, Jumat (18/5).

Sabam mengatakan aksi terorisme yang terjadi belakangan ini di sejumlah daerah harus dilawan seluruh elemen bangsa. DPR dan Pemerintah diyakini Sabam memiliki visi-misi yang sama dalam menjaga bangsa ini tetap utuh dan bersatu.

"DPR sebagai representasi dari rakyat harus segera punya sikap dalam mengesahkan RUU Terorisme itu. UU Terorisme seharusnya sudah harus sejak dulu sudah ada," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Pansus Antiterorisme M Syafi'i mengatakan DPR dan Pemerintah akan kembali rapat membahas RUU Terorisme, Rabu pekan depan. Kini, lanjut Syafi'i, pengesahan RUU Antiterorisme kini ada di pemerintah.

"Pokoknya mereka sudah setuju. Kemarin minta tunda waktu untuk merevisi kembali redaksi yang pernah mereka ajukan. Nanti kalau mereka presentasi, kita anggap itu sudah memenuhi, disepakati tentang logika hukum definisi teroris. Seteah itu langsung diketok di paripurna," kata Syafi'i, Jumat (18/5).

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.

Baca Selengkapnya
67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik

67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik

Pergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemprov Jabar Ingatkan Tempat Hiburan Malam Tak buat Gaduh Selama Ramadan, Polisi Gencar Patroli Awasi Balap Liar

Pemprov Jabar Ingatkan Tempat Hiburan Malam Tak buat Gaduh Selama Ramadan, Polisi Gencar Patroli Awasi Balap Liar

Kegiatan SOTR kerap disertai dengan iring-iringan kendaraan bermotor pada malam hari jelang subuh

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
Sambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres

Sambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres

Warga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya