Ruhut: Tugas berat, jabatan ketua Komnas HAM tak bisa 1 tahun

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menilai, permintaan sembilan dari 13 Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang meminta aturan masa kerja pimpinan dalam Undang-Undang (UU) diubah dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun sulit terwujud. Sebab, Ruhut menilai masa kerja satu tahun bukan merupakan waktu kerja yang ideal.

"Mereka (Komisioner Komnas HAM) minta diubah undang-undangnya supaya bisa satu tahun menjabat, tapi susah itu, setahun itu belum bisa," ujar Ruhut di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (11/2).

Ruhut mengatakan, apabila masa kerja pimpinan Komnas HAM dipaksakan menjadi satu tahun, hal itu tidak sebanding dengan beban kerja yang diemban. Bahkan, menurut dia, masa kerja satu tahun yang diminta tidak akan dapat memberikan kontribusi berlebih terhadap upaya menangani pelanggaran HAM.

"Tugas mereka berat, berkaitan dengan pelanggaran HAM. Apa sih yang bisa dikerjakan dalan waktu satu tahun," kata Ruhut.

Ruhut berharap, para komisioner dapat lebih mengeratkan kerjasama daripada harus mengubah masa kerja pimpinan. "Masih banyak masalah HAM yang harus mereka atasi," ujarnya.

Sebelumnya, para komisioner Komnas HAM saling berselisih mengenai masa kerja pimpinan yang dalam ketentuannya diatur selama 2,5 tahun diganti menjadi 1 tahun. Akibatnya, tiga orang komisioner mengundurkan diri karena tidak sepakat dengan gagasan itu.