Romi: Kegiatan HTI dinilai tak sejalan dengan NKRI dan Pancasila
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy mengaku prihatin dengan keputusan pemerintah yang telah resmi membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal tersebut dia sampaikan usai membuka Mukernas II Partai PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (19/7).
"Kami prihatin atas terjadinya pembubaran tersebut, dalam artian bahwa mereka ingin perjuangkan nilai kebaikan terutama nilai Islam, tetapi kami memahami bahwa keprihatinan tidak bisa terhindarkan. Karena memang apa yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang ormas," kata Romi kepada wartawan di lokasi.
Menurut Romi, dibubarkannya ormas HTI karena dianggap pemerintah tidak sejalan dengan nilai pancasila dan berusaha untuk mengubah Indonesia sebagai negeri khilafah. Oleh sebab itu, kata Romi, hal itulah yang membuat pemerintah resmi membubarkan HTI.
"Kegiatan yang dilakukan HTI selama ini dinilai tidak sejalan dengan NKRI dan Pancasila. Masih viral di media sosial dan tersebar dimana-mana keinginan unik menjadikan khilafah itu terbentang dari Thailand sampai Australia juga inginkan dua dunia ini diperintah oleh satu khilaf, kemudian NKRI berganti juga inginnya mereka," imbuhnya .
"Ini kan yang meresahkan karenanya pemerintah membubarkan HTI, tentu akan menjadi pelajaran dan hikmah bagi aktivis di pergerakan lain. Ke depan kalau ingin mendirikan ormas, berserikat, berkumpul harus sejalan dengan Pancasila dan NKRI," sambung Romi.
Ketika ditanya apakah PPP sejalan dengan pemerintah atau tidak terhadap pembubaran HTI. Romi mengaku harus menghormati keputusan pemerintah akan hal tersebut.
"Kita tidak dalam mendukung atau tidak, itu hak pemerintah yang termaktub dalam perppu ormas yang baru diresmikan kemarin, kami yakin apa yang dilakukan pemerintah sudah berjalan sesuai perppu," pungkas Romi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto, memastikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) juga bisa menempati jabatan strategis di TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi akhirnya merespons pernyataan PDIP bahwa dirinya bukan lagi kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kehadiran Ganjar di acara pelepasan PMI sebagai tamu yang diundang
Baca SelengkapnyaKorban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaPer hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca SelengkapnyaHarapannya, kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI-Polri.
Baca Selengkapnya