Risma Ingatkan Pegawai Jaga Integritas dalam Kelola Data

Merdeka.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta segenap pegawai di Kementerian Sosial untuk menegakkan disiplin dan menjaga integritas, terutama dalam pengelolaan data. Ia mengingatkan, kesalahan kecil bisa berakibat fatal, terutama bila disebabkan oleh cara kerja yang tidak berintegritas.

“Saya minta semua teman-teman di lingkungan Kementerian Sosial menegakkan integritas. Bayangkan bila kita salah mengetik angka, maka bisa berakibat kerugian negara sangat besar,” kata Risma saat menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas para Tenaga Ahli di Kantor Kemensos, Jakarta Senin (3/5/2021).

Risma menyatakan, acara semacam ini bukan main-main. Kegiatan hari ini adalah bagian dari prosedur untuk mendapatkan sertifikat ISO dalam pengamanan IT. “Ini adalah salah satu prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan ISO. Harus disaksikan oleh kejaksaan dan Polri,” katanya.

Risma mengingatkan, pengelolaan data dan juga anggaran di instansi pemerintahan, tidak sekedar melibatkan teknologi. Namun, juga harus memperhatikan kualitas manusia yang menggerakkannya.

“Jadi tidak hanya bisa menggerakkan alat. Bayangkan kalau kita ngetik salah saja maka akan terjadi kerugian berupa uang negara yang cukup,” katanya.

“Karena itu saya pesan agar kegiatan penandatanganan Pakta Integritas ini berlangsung. Supaya kita semua harus hati-hati, tidak ceroboh,” sambungnya.

Bekas wali kota Surabaya itu menekankan, bahwa umur manusia tidak ada yang tahu. “Jadi mari kita memberikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu sampai kapan perjanjian kita sama Tuhan. Percayalah, bahwa Tuhan pun tidak akan tidur. Suatu saat kalau kita baik maka Tuhan akan menyaksikan,” katanya.

Penandatanganan Pakta Integritas melibatkan 60 petugas pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial. Hadir sebagai saksi pejabat dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Sebanyak tiga pegawai secara simbolik maju menandatangani pakta. Hadir dalam kesempatan ini para Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.