Revisi UU KPK, Jokowi Dinilai Tak Berdaya Berhadapan dengan Parpol

Merdeka.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampak tak berdaya saat menerima 10 nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Raya merasa Jokowi tak mendalami 10 capim KPK itu sebelum diteruskan ke DPR.

"Posisi presiden nampak betul seperti tidak berdaya. Beliau menerima 10 nama, tanpa koreksi langsung dikirim ke DPR. Nama yang muncul nama yang paling banyak dikritik publik," kata Ray di sekretariat Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (13/9).

Selain itu, Ray menilai, Jokowi tak berdaya saat berhadapan dengan partai politik (parpol). Apalagi saat Jokowi merespons dengan cepat surat DPR terkait RUU KPK.

"Di luar itu cepatnya presiden merespons surat dari DPR yang meloloskan 2 RUU, RUU MD3 dan RUU KPK, juga menunjukkan mulai tidak berdayanya Jokowi di hadapan-hadapan parpol," tegasnya.

Menurutnya, Jokowi masih memiliki waktu selama 60 hari untuk mengkaji lebih dalam terkait hal ini. Sebab, hal ini tertuang dalam UU No 12 tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundangan-Undangan.

"Kalau misalnya presiden tidak tersandera dan kalau berpikir secara jernih, setidaknya beliau menunda. Kalau dihitung-hitung 2 bulan beliau masih punya kewenangan tidak mengirim surpres pada DPR, faktanya tidak, ini menjelaskan pada kita presiden mulai lemah pada parpol dan dugaan saya akan begini seterusnya," pungkasnya.