Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan respons kritikan Amien Rais terkait program sertifikat tanah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi terkesan politis. Serta mengaburkan subtansi kritik pada umumnya.

"Soal metodologi dan koleksi data. Bahkan kemudian menjadi sangat politis dan mengaburkan substansi kritik sesungguhnya mengenai, pesan atau semangat untuk menegakkan reforma agraria di pemerintahan Jokowi sekarang ini," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3).

Menurut Hanafi seharusnya pemerintah menyiapkan jawaban atas permasalahan lahan tanah yang dikritik Amien Rais. Bukannya menarik masalah kritikan menjadi penuh nuansa politis dan terlalu berkaitan dengan teknis.

"Kita harus kembali pada semangat bahwa kritik pada pemerintahan Jokowi terkait ketimpangan penguasaan lahan ini memang harus dijawab sungguh-sungguh. Jangan cuma ditarik pada urusan politis atau dipolitisasi atau bahkan menjadi urusan teknis," ungkapnya.

Dia juga menegaskan banyak pihak yang memiliki data yang menunjukam data ketimpangan lahan di Indonesia sangat besar. Mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Soal ketimpangan lahan ini memang banyak data memang menyatakan hal sama. Lembaga kita sendiri pemerintah sendiri apakah itu BPN-BPS juga selalu punya sensus yang juga mempublikasi bahwa ada keberatan mengenai ketimpangan lahan itu," ujarnya.

"Lembaga yang lain di luar pemerintahan hingga internasional pun juga sama. Jadi sebaiknya ini menjadi catatan pengingat bahwa asal nawacita ini dijalankan dengan baik. Secara sungguh secara asli maka tentu akan mencapai tujuan yang sebenarnya," ucapnya.

Sebelumya, Hanafi Rais mengatakan 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Dia menyebutkan hal tersebut merupakan data dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.

Ucapan Hanafi membahas dengan pernyataan yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritisi program bagi-bagi sertifikat tanah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Amien memiliki bukti kuat yang tengah disiapkan.

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu. "Bank Dunia tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tegasnya di Energy Building,Jakarta , kemarin.