Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi sorotan usai muncul polemik penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitarnya. Persoalan ini turut dikaitkan dengan keberadaan tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya milik PT Aneka Tambang (Antam) yang berlokasi tidak jauh dari kawasan konservasi tersebut.
Polemik semakin berkembang setelah pemerintah mewacanakan pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Rencana tersebut disebut sebagai upaya membangun habitat kedua untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam dari Gunung Anak Krakatau.
Namun, keberadaan peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pengembangan pertambangan di kawasan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan dan tidak memiliki izin kegiatan penambangan.
Advertisement
Tambang Emas di Sekitar Ujung Kulon dan Penjelasan ESDM
Keberadaan tambang emas di sekitar Ujung Kulon bukan persoalan baru. Dilansir Liputan6.com, Rabu (18/11), aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Pandeglang dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, perusahaan yang sahamnya dimiliki PT Antam.
PT Antam mengakuisisi 95 persen saham PT Cibaliung Sumberdaya dari perusahaan asal Australia pada 2009. Perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2010 dengan kegiatan eksplorasi, pengembangan tambang, penambangan, produksi, hingga pengolahan emas.
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim PT Antam per 30 September 2026 yang dikutip Liputan6.com, kepemilikan Antam atas PT Cibaliung Sumberdaya telah mencapai 100 persen. Perusahaan tersebut memiliki konsesi area penambangan seluas 5.302 hektare di Kabupaten Pandeglang.
Lokasi tambang Cibaliung disebut berada tidak jauh dari Taman Nasional Ujung Kulon. Meski demikian, lokasi konsesi tersebut perlu dibedakan dari batas kawasan konservasi karena tidak berarti aktivitas pertambangan berlangsung di dalam taman nasional.
Dalam laporan yang sama dari Liputan6.com menyebut izin pengolahan dan pemurnian PT Cibaliung Sumberdaya berdasarkan SK Bupati Pandeglang Nomor 541.23/Kep.747-BPPT/2013 berlaku hingga 3 Mei 2025. Lokasi tambang tersebut juga pernah ditetapkan sebagai objek vital nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.
Namun, dalam perkembangan terbaru, Antam memastikan kegiatan pertambangan Cibaliung telah dihentikan sejak 2022. Mengutip Liputan6.com, Rabu (18/11/2026), Corporate Secretary Antam, Wisnu Danandi Haryanto, menyatakan perusahaan tidak lagi melakukan kegiatan produksi maupun eksploitasi di lokasi tersebut.
"Perlu kami sampaikan bahwa CSD telah menghentikan seluruh kegiatan penambangan sejak tahun 2022. Kegiatan yang dilaksanakan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pascatambang," kata Wisnu saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (18/11/2026).
Wisnu juga menyampaikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Cibaliung Sumberdaya telah dikembalikan kepada pemerintah pada 2022. Antam memastikan tidak memiliki rencana untuk membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.
Advertisement
Peta Wilayah Pertambangan Picu Sorotan Tajam
Di tengah persoalan tambang Cibaliung, muncul pula penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Mengutip Liputan6.com, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon terlihat masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dalam peta tersebut, kawasan daratan TNUK berada di luar area yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
Keputusan tersebut menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
WUP merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dengan demikian, penetapan suatu wilayah sebagai WUP tidak otomatis memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Mengutip Antara, Rabu (18/11), Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan penetapan sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai WUP telah melalui proses panjang sejak 2013. Saat itu, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten. Usulan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemprov Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan tersebut selanjutnya diakomodasi dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Penetapan tersebut kembali diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Sementara Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan pemerintah daerah.
Dwi Anggia menegaskan, keberadaan WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon tidak berarti kawasan taman nasional ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia.
Dia menjelaskan, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, penetapan tersebut hanya menjadi bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.
Dwi menambahkan, setiap penerbitan izin usaha pertambangan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dengan demikian, ESDM memastikan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Advertisement
Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
Selain persoalan pertambangan, Ujung Kulon juga menjadi perhatian setelah muncul wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Mengutip Liputan6.com, rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Pemindahan tersebut ditujukan untuk membangun habitat kedua (second population) bagi badak Jawa. Selama ini, seluruh populasi badak Jawa di dunia terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon sehingga rentan terhadap ancaman bencana yang dapat memengaruhi kawasan tersebut.
Hashim menilai keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan. Aktivitas vulkanik maupun gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami di Selat Sunda dikhawatirkan dapat mengancam seluruh populasi badak Jawa jika tetap hanya berada di satu kawasan.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," ungkap Hashim seperti dikutip Liputan6.com.
Gagasan tersebut kemudian memunculkan perhatian dari sejumlah pihak, terutama karena kawasan yang menjadi habitat baru belum dipastikan memenuhi seluruh kebutuhan ekologis badak Jawa.
Advertisement
WALHI Khawatir Ada Kepentingan Ekspansi Tambang
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan keterkaitan rencana pemindahan badak Jawa dengan kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 17 November 2026, WALHI menilai terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri pemerintah, terutama keberadaan konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya dan penetapan sebagian perairan sekitar TNUK sebagai WUP.
WALHI mempertanyakan kelanjutan aktivitas pertambangan dan status perizinan PT Cibaliung Sumberdaya, terlebih perusahaan tersebut memiliki konsesi yang berbatasan dengan kawasan taman nasional.
Organisasi lingkungan tersebut juga menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar ilmiah pemindahan badak Jawa, termasuk alasan habitat asalnya dianggap perlu dilengkapi dengan habitat kedua.
Meski demikian, dugaan mengenai keterkaitan relokasi badak dengan kepentingan pertambangan merupakan kekhawatiran dan pandangan WALHI yang masih perlu dibuktikan. Pemerintah sendiri menyatakan rencana habitat kedua ditujukan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam.
Advertisement
Kondisi Alas Purwo dan Kesesuaian Habitat Badak Jawa
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4020593/original/085161500_1652342931-padang_savana_sedangan.jpg)
Rencana menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua juga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian kondisi lingkungannya dengan kebutuhan badak Jawa.
Praktisi geologi sekaligus General Manager Ijen Geopark Banyuwangi, Abdillah Baraas, mengingatkan bahwa karakter geologi Ujung Kulon dan Alas Purwo berbeda. Mengutip Liputan6.com, Ujung Kulon didominasi bentang alam batuan vulkanik, sedangkan Alas Purwo merupakan kawasan karst atau batu gamping.
Pada kawasan karst, air cenderung meresap ke dalam tanah sehingga kondisi permukaannya dapat lebih kering. Hal tersebut menjadi perhatian karena badak Jawa membutuhkan sumber air dan kubangan lumpur untuk menunjang kehidupannya.
"Kalau dipindah ke Alas Purwo, tentunya perlu kajian yang sangat panjang. Apakah habitatnya sama? Permukaan Alas Purwo cenderung kering," papar Abdillah seperti dikutip Liputan6.com.
Selain ketersediaan air, ia mengingatkan pentingnya memastikan kecukupan tumbuhan sebagai sumber pakan alami, potensi persaingan dengan satwa lokal, serta ancaman predator di habitat tujuan.
Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof. Ronny Rachman Noor, yang dimuat Antara pada 17 November 2026.
Ronny menjelaskan, badak Jawa telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan Ujung Kulon selama ratusan tahun. Adaptasi tersebut mencakup pola makan, cara mencari makanan, habitat, hingga strategi reproduksi.
"Dalam genetika ekologi, badak menyesuaikan diri dengan iklim tropis dan kondisi lokal. Adaptasi ini membentuk pola makan, cara mencari makan, habitat, waktu beraktivitas, dan strategi reproduksi yang khas," jelas Ronny seperti dikutip ANTARA.
Menurut dia, kesesuaian habitat tidak hanya ditentukan oleh luas kawasan dan keberadaan hutan. Ketersediaan pakan, kualitas lingkungan, sumber air, kelembapan, hingga daya dukung ekosistem juga harus diperhitungkan.
Ia menilai pemindahan badak ke lingkungan baru dapat membuat satwa tersebut menghadapi perubahan jenis pakan, komposisi mineral tanah, mikroorganisme, kelembapan, serta struktur vegetasi.
Karena itu, rencana membangun habitat kedua tetap perlu mempertimbangkan kajian genetika, ekologi, kesehatan satwa, epidemiologi, perilaku, dan kesejahteraan badak secara menyeluruh.
Advertisement
Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Tanpa Kajian
Menanggapi berbagai pertanyaan mengenai rencana tersebut, pemerintah memastikan pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo belum akan dilakukan sebelum seluruh persyaratan ekologis dan teknis terpenuhi.
Mengutip Antara, Selasa (17/11), Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhamad Hidayat, menyampaikan bahwa Alas Purwo masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam.
Pemerintah harus memastikan ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, kubangan, ruang jelajah, serta keamanan habitat. Kajian juga perlu memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar dan persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng.
"Keselamatan setiap individu badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat seperti dikutip ANTARA.
Hidayat menambahkan, keputusan teknis mengenai kemungkinan pemindahan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan berdasarkan rekomendasi para ahli.
Sementara kajian berlangsung, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan dan patroli di Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat utama badak Jawa.
Dengan demikian, rencana pemindahan badak Jawa belum menjadi keputusan pelaksanaan. Pemerintah masih harus memastikan bahwa Alas Purwo benar-benar mampu memenuhi kebutuhan ekologis satwa langka tersebut tanpa membahayakan populasi yang saat ini bertahan di Ujung Kulon.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1597132/original/005822300_1495024142-20170517-salam_pagi-ujung_kulon5-pandeglang.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400311/original/029192500_1794986277-IMG-20261118-WA0009.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4352618/original/091050800_1678358562-WhatsApp_Image_2023-03-07_at_18.18.23_1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400276/original/065880900_1794984263-1001442810.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5496780/original/008517100_1770603779-bpjs.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400242/original/024101900_1794982149-IMG-20261118-WA0006.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5498950/original/075315600_1770730460-IMG_9775.jpeg)