Dedi Mulyadi Tetapkan Siaga Darurat Bencana di 27 Daerah Jabar

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di 27 kabupaten/kota mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.

Azzura Galexia
Oleh Azzura Galexia- Reporter
Dedi Mulyadi Tetapkan Siaga Darurat Bencana di 27 Daerah Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Menghadapi potensi cuaca ekstrem pada penghujung hingga awal tahun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk periode 2026/2027.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat yang mencakup 27 kabupaten dan kota selama enam bulan, terhitung mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 yang diteken pada 2 November 2026. Dengan berlakunya status ini, pemerintah daerah memiliki ruang gerak dan waktu yang memadai untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan selama masa puncak musim hujan.

Dalam beleid tersebut, terdapat enam jenis ancaman bencana hidrometeorologi yang menjadi fokus kewaspadaan bersama, yakni banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, serta tanah longsor.

Status siaga darurat ini diterapkan secara menyeluruh tanpa terkecuali di seluruh wilayah administratif Jawa Barat.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan seluruh 27 kabupaten/kota masuk dalam cakupan status siaga darurat bencana. Wilayah tersebut terdiri dari 18 kabupaten dan sembilan kota," bunyi keterangan KDM dalam surat keputusan tersebut, Selasa (17/11/2026).

Rincian Daerah

Dedi Mulyadi Bicara Kondisi Pascalongsor Cisarua
Dedi Mulyadi Bicara Kondisi Pascalongsor Cisarua (Foto: Arya Prakasa/Liputan6.com)

Adapun rincian 27 daerah yang masuk dalam cakupan status siaga darurat meliputi:

  • 18 Kabupaten: Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang,Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.
  • 9 Kota: Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.

Selain menetapkan cakupan wilayah dan jangka waktu siaga, keputusan gubernur tersebut juga menjamin kesiapan payung pembiayaan selama masa darurat berlangsung.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan bahwa seluruh kebutuhan anggaran penanganan status siaga darurat bencana akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, serta dapat didukung sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi