Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pelatihan Bahasa untuk Kerja di Luar Negeri

Pemprov DKI Jakarta siapkan pelatihan bahasa lewat Mobile Training Center untuk calon pekerja luar negeri. Program masih dikaji.

Winda Nelfira
Oleh Winda Nelfira- Reporter
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pelatihan Bahasa untuk Kerja di Luar Negeri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Liputan6.com/ Winda Nelfira)

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pelatihan bahasa bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Program ini akan dijalankan melalui Mobile Training Center untuk membantu pencari kerja mempersiapkan diri memasuki pasar kerja internasional.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana tersebut saat Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 di Convention Hall SMESCO, Jakarta, Kamis (22/10). "Jakarta akan memberikan pelatihan bahasa bagi orang yang ingin bekerja di luar negeri melalui Mobile Training Center," kata Pramono.

Ia menyebut negara dan wilayah tujuan yang kerap diminati antara lain Singapura, Jepang, negara-negara Timur Tengah, Taiwan, dan Hong Kong. Menurut Pramono, kemampuan bahasa menjadi salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan warga ketika hendak bekerja di luar negeri.

Program Pemprov DKI Jakarta Masih Dikaji

Kendati begitu, Pramono belum merinci kapan pelatihan lewat Mobile Training Center bakal diluncurkan. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta untuk segera menginformasikan program tersebut secara luas.

Selain membuka peluang kerja di luar negeri, ia menegaskan bahwa Jakarta juga terbuka bagi siapa pun yang ingin mencari pekerjaan di ibu kota, termasuk warga yang tidak ber-KTP Jakarta. "Jakarta selalu membuka diri bagi siapa pun mencari kerja, bagi siapa pun. Dan kami tidak pernah melihat, membatasi apakah itu KTP Jakarta atau bukan KTP Jakarta," ujar dia.

Pramono juga berharap upaya memperluas akses terhadap pekerjaan dapat membantu menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta. Ia menyebut TPT Jakarta berada di angka 5,79 persen dan berharap angka tersebut bisa turun menjadi 3,5 persen. "Saya berharap Pak Kepala Dinas segera bisa turun di angka 3,5 persen, karena bagaimanapun Jakarta bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain," tandas dia.

Rekomendasi