Usman Hamid Minta Dukungan Indonesia untuk Palestina Lebih Konkret

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendorong pemerintah mengoptimalkan peran internasionalnya untuk memperkuat diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia menilai momentum ini perlu dimaksimalkan, termasuk setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace.

Menurut Usman, forum multilateral di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Dewan HAM dan Majelis Umum PBB harus terus dimanfaatkan. Mekanisme tersebut dianggap strategis untuk memperkuat dorongan internasional sekaligus memastikan penegakan hak asasi manusia bagi rakyat Palestina.

"Hanya dengan cara itu Indonesia bisa membuktikan bahwa kita benar-benar menentang penjajahan dan bisa membantu kemerdekaan Palestina," kata Usman kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (21/10/226).

Usman menegaskan dukungan Indonesia seharusnya diwujudkan melalui langkah diplomatik yang lebih konkret. "Tanpa itu, komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina hanya bersifat simbolik, hanya bersifat retorik, tanpa bisa mengubah secara konkret seperti yang dilakukan Afrika Selatan melalui Mahkamah Internasional," jelas dia.

Usman Hamid Serukan Revisi UU Pengadilan HAM

Selain penguatan diplomasi di PBB, Usman mendorong pemerintah dan DPR merevisi Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM. Tujuannya, memperluas yurisdiksi nasional agar dapat menjangkau dugaan pelanggaran HAM berat oleh warga negara asing.

Ia menyebut penyesuaian aturan itu penting untuk memastikan mandat Konvensi Antipenyiksaan dijalankan secara menyeluruh dan keadilan universal dapat ditegakkan.

"Jadi, saran kami adalah pemerintah dan DPR dapat merevisi Undang-Undang Pengadilan HAM dan mencabut Pasal 5 itu sehingga pengadilan HAM Indonesia, yurisdiksi nasionalnya, bisa mengadili siapa pun yang melakukan kejahatan kemanusiaan atau genosida di mana pun," kata Usman.