OTT di Klaten, KPK Sita Rp 1,2 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan uang tunai dengan nilai sekitar Rp 1,2 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Salah satu lokasi pengamanan barang bukti berada di kediaman adik Bupati Klaten.

Salah satu barang bukti berupa uang tunai Rp 934 juta ditemukan di rumah HAS, adik Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

"Diamankan oleh tim di rumah saudara HAS yang merupakan adik dari Bupati Klaten. Uang senilai Rp 934 juta ditemukan di kediaman Saudara HAS, yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Selain itu, KPK juga mengamankan uang sekitar Rp 300 juta yang disimpan dalam sejumlah amplop. Menurut Taufik, dana tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan oleh Bupati Klaten.

Ia menambahkan ada temuan valuta asing. "Ada pula valuta asing dalam mata uang Yuan senilai sekitar 5.902 yuan atau ekuivalen dengan nilai sekitar Rp 16 juta. Sehingga total barang bukti yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini sejumlah Rp 1,2 miliar," papar Taufik.

Taufik menyampaikan perkara telah dinaikkan ke tahap penyidikan setelah gelar perkara menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan kecukupan alat bukti.

KPK Tetapkan Bupati Klaten Hamenang sebagai Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk periode 2025–2026. Penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti.

"Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga (3) orang sebagai tersangka," kata Taufik dalam konferensi pers, Jumat (3/7/2026).

Selain Hamenang, dua tersangka lain adalah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU), Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), pihak swasta dari PT Madani Winasasis Creative.

Dalam perkara ini, Hamenang (HWI) disangkakan sebagai pihak penerima dugaan suap, pemotongan upah pungut, penerimaan terkait pertambangan galian C, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi.

Atas dugaan tersebut, HWI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal VII angka 49 Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK menahan para tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.