Momen Adu Mulut Koster dan Petugas SPBU Wanita: Saya Bukan Robot

Beredar video perselisihan antara Gubernur Bali Wayan Koster saat berinteraksi dengan seorang Wanita petugas operator SPBU 54.801.48 di Jalan Diponegoro, Kota Denpasar, pada Rabu (14/10) malam. Momen adu mulut antara Koster dengan petugas SPBU wanita itu terjadi di tengah antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) hingga viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, petugas SPBU tersebut menyampaikan keberatan terkait kondisi kerja di tengah kebijakan operasional SPBU selama 24 jam kepada Koster yang mengunjungi langsung ke SPBU melihat kondisi pelayanan dan antrean kendaraan. Petugas itu juga menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan waktu istirahat di tengah tuntutan pekerjaan.

"Gimana-gimana pak. Saya udah ngerti masalah. Saya juga ini manusia. Saya bukan robot," kata salah satu petugas SPBU wanita kepada Koster.

"Saya juga capek pak, iya saya emang enggak boleh, tapi saya manusia ini kecapekan pak," seru petugas SPBU itu sambal terisak.

"Coba bapak diginiin, di lapangan gimana," timpal rekan petugas SPBU lainnya.

Penjelasan Koster

Koster akhirnya buka suara mengenai video dirinya yang viral di media sosial saat berselisih dengan petugas SPBU tersebut.

Koster menjelaskan bahwa dirinya tidak mengalami miskomunikasi dengan petugas tersebut. Dia menyebut kunjungannya bertujuan mengingatkan petugas agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengantre BBM.

"Tidak (ada miskomunikasi). Saya bilang jangan mengeluh, layani konsumen. Walaupun capek, iya layani, enggak boleh merasa capek," kata Koster saat ditemui awak media di Denpasar, Kamis (15/10).

Koster menduga reaksi petugas tersebut berkaitan dengan kelelahan selama menjalankan tugas. Meski demikian, dia menyatakan tidak mempermasalahkan kejadian tersebut.

"Iya (mungkin meluapkan kecapekannya). Enggak ada masalah," ujar dia.

Koster juga menanggapi keluhan mengenai operasional SPBU yang belum dapat berjalan selama 24 jam. Menurutnya, kondisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan keterbatasan tenaga petugas akibat kelelahan.

"Iya mungkin kecapekan, tapi untuk malam petugasnya dari TNI," kata Koster.

TNI Dikerahkan Dukung Operasional SPBU

Pemerintah mengerahkan personel TNI untuk membantu pengamanan dan kelancaran distribusi BBM di sejumlah SPBU di Bali. Langkah tersebut dilakukan menyusul antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Koster mengatakan, penempatan personel direncanakan menjangkau 66 SPBU di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Namun, hingga Kamis (15/10), pelaksanaannya baru mencakup 50 SPBU.

"Rencananya di 66 SPBU, tapi baru bisa jalan 50 SPBU. Untuk personel, satu SPBU ada dua dan satu (personel) di Denpasar dan Kabupaten Badung," ujar Koster.

Koster Terapkan Operasional Depo dan SPBU 24 Jam

Gubernur Bali I Wayan Koster sebelumnya menetapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2026, sebagai langkah untuk mendukung percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bali.

Kebijakan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Direktur Utama PT. Pertamina, menyusul masih terjadinya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga Rabu (14/10).

Selain penerapan WFH, Koster juga mendorong percepatan distribusi melalui operasional depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap, penambahan tenaga operasional Pertamina, serta dukungan TNI-Polri untuk memperlancar pengiriman BBM dan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU.

Koster mengatakan, bahwa kebijakan WFH merupakan langkah recovery setelah melihat perkembangan distribusi BBM di lapangan yang masih memerlukan percepatan.

"Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi kembali dengan Direktur Utama Pertamina," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10).

Koster bersama Direktur Utama Pertamina juga menyepakati perlunya langkah tambahan melalui penyesuaian sistem kerja selama tiga hari.

"Atas kesepakatan dengan Dirut Pertamina siang hari ini, maka memberlakukan kebijakan WFH pada tanggal 15-17 Oktober 2026," imbuh dia.

Koster telah menggelar rapat koordinasi bersama Direktur Utama Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Selasa (13/10), mulai pukul 16.00 WITA hingga malam hari. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk mempercepat distribusi BBM, khususnya di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.

"Pada rapat kemarin sore pukul 16.00 sampai malam bersama Dirut Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, disepakati skenario percepatan distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke SPBU di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan," jelas Koster.

Salah satu langkah yang disepakati adalah optimalisasi operasional depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap. Pertamina juga menambah tenaga operasional untuk mempercepat proses penyaluran BBM dari depo menuju SPBU. Distribusi tersebut didukung pengawalan truk tangki oleh Polda Bali.

"Percepatan dilaksanakan dengan skema depo dan SPBU dibuka selama 24 jam secara bertahap di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Penambahan tenaga operasional Pertamina dan pengawalan truk tangki oleh Polda Bali dari depo ke SPBU agar distribusi lancar," ujar Koster.

Koster juga berharap dukungan jajaran TNI-Polri untuk memperlancar antrean distribusi dan pelayanan BBM kepada masyarakat. Dukungan tersebut mencakup penugasan personel TNI di SPBU serta pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur distribusi oleh kepolisian.

"Hari ini kami meminta bantuan kepada Pangdam Udayana menugaskan TNI di SPBU serta kepada Polda Bali untuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur menuju SPBU," ujar dia.

Koster menyampaikan bahwa dalam rapat sebelumnya, Pertamina telah menyepakati langkah percepatan agar distribusi BBM mulai berjalan lancar pada Rabu (14/10). Namun, dengan masih adanya antrean di sejumlah SPBU, diperlukan upaya tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi.

Kemudian, terkait penerapan WFH, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menerbitkan surat Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja melalui WFH. Kebijakan tersebut ditujukan kepada instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten maupun kota, serta BUMN dan BUMD di Bali.

Meski menerapkan WFH, pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelayanan kedaruratan, dan keamanan tetap dilaksanakan di kantor. Sementara itu, seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta diminta menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara daring selama 15-17 Oktober 2026, dengan tetap memperhatikan efektivitas proses belajar mengajar.

"Penyesuaian sistem kerja ini tetap harus menjamin kelancaran administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, serta keberlangsungan pelayanan publik. Melalui koordinasi bersama Pertamina dan dukungan seluruh pihak terkait, diharapkan percepatan distribusi BBM dapat segera mengatasi antrean di SPBU, sementara aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal," ujar dia.

Sebelumnya, di sejumlah titik SPBU di wilayah Bali mengalami antrean panjang. Hal tersebut terjadi, karena kekosongan bahan bakar minyak BBM. Antrean panjang terjadi sejak Senin (12/10) hingga Rabu (14/10).

Antrean kendaraan di SPBU mengular hingga di luar SPBU di Bali dan membuat pihak kepolisian mendatangi sejumlah SPBU di Bali, untuk mengantisipasi kemacetan di jalan dan berjalan tertib.