Respons Edaran Kemendagri, Pramono Pastikan Tak Ada ASN Pemprov Jakarta Umrah Saat Lebaran

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk ibadah umrah selama periode libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Pramono menegaskan seluruh jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta akan tetap berada di Jakarta untuk menjalankan agenda resmi pemerintah daerah. Termasuk dirinya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Adapun hal tersebut disampaikan Pramono menanggapi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah selama libur Hari Raya Idulfitri.

“Lalu soal SE Kemendagri, kalau Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta untuk menyambut Idulfitri ini pasti di Jakarta. Karena kita pada Idul Fitri pertama akan ada Halal Bihalal di Balai Kota,” kata Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3).

Pramono juga memastikan tidak ada ASN yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah menjelang Lebaran tahun ini. “Enggak ada,” ujar Pramono.

Edaran Mendagri

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan agar seluruh kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Hal tersebut selaras dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri, sehingga berpotensi tidak berada di daerah saat momentum penting tersebut. Padahal, kepala daerah adalah pimpinan tertinggi di wilayahnya, pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

“Di saat puncak kegiatan masyarakat, masyarakat berlibur, kita jangan berlibur. Kita justru puncak kegiatan membuat yakin masyarakat bisa melaksanakan rangkaian hari raya, dengan arus mudik, arus balik, dengan harga-harga yang terkendali, tempat wisata yang dijaga baik, dikelola baik,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemda pada Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H/Tahun 2026 yang digelar secara hybrid dari Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik perlu mendapat perhatian serius mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tradisi mudik setiap Lebaran menyebabkan lonjakan pergerakan masyarakat dalam jumlah besar.

Selain itu, keamanan lingkungan juga perlu menjadi perhatian, terutama karena banyak rumah yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan keamanan lingkungan serta pembentukan pos-pos siaga di jalur mudik dan arus balik.

“Hal lain tentunya adalah masyarakat yang meninggalkan tempat, pulang kampung, rumahnya kosong, perlu dijaga, perlu diatur. Ada yang mungkin menitipkan kendaraannya kepada tetangga, kepada RT. Kemudian juga ada yang pos-pos siaga harus dibuat di jalur-jalur arus mudik-arus balik,” katanya.

Mendagri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa Lebaran. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan menjaga keselamatan transportasi, mengantisipasi potensi keramaian di lokasi wisata, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya.