DPRD DKI Soroti Urgensi Dasar Perhitungan Jelas untuk Penambahan PJLP Bina Marga

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyoroti pentingnya dasar perhitungan yang jelas untuk rencana penambahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Penambahan tenaga ini bertujuan menangani masalah jalan berlubang yang kerap meningkat saat musim hujan. Kebijakan ini harus efektif dan terukur.

Menurut Mujiyono, tanpa ukuran yang transparan, kebijakan penambahan tenaga kerja berisiko tidak efektif dalam penanganan jalan. Saat ini, sekitar 750 PJLP Dinas Bina Marga bertugas memperbaiki jalan rusak di seluruh wilayah ibu kota. Jumlah ini dinilai masih kurang oleh Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, sebelumnya mengakui bahwa jumlah PJLP yang ada sangat kurang untuk menanggulangi kerusakan jalan. Oleh karena itu, ia menyetujui penambahan PJLP, namun detail jumlahnya masih dalam perhitungan Dinas Bina Marga.

Pentingnya Data dan Transparansi dalam Penambahan Tenaga Lapangan

Mujiyono menegaskan bahwa pemerintah perlu menyajikan data kebutuhan riil PJLP per wilayah di Jakarta. Data ini harus mencakup rata-rata jumlah titik kerusakan jalan dan waktu respons yang telah dicapai selama ini. Transparansi data menjadi kunci utama.

Selain itu, evaluasi kinerja tenaga yang sudah ada saat ini juga harus diumumkan secara transparan kepada publik. Tanpa adanya ukuran yang jelas dan terukur, kebijakan penambahan PJLP berisiko tinggi untuk tidak efektif. Hal ini dapat menghambat upaya perbaikan infrastruktur jalan.

Bagi masyarakat, indikator keberhasilan bukan terletak pada seberapa banyak personel yang direkrut. Namun, lebih pada seberapa cepat jalan rusak dapat diperbaiki dan dikembalikan fungsinya. Kecepatan penanganan menjadi prioritas utama warga.

Oleh karena itu, jika ada penambahan PJLP, harus ada standar waktu penanganan yang tegas. Standar ini juga harus bisa diawasi secara langsung oleh publik. Akuntabilitas kinerja menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Percepatan Pelayanan dan Pengawasan Publik

Mujiyono juga menekankan bahwa warga Jakarta berhak mengetahui durasi atau waktu respons terhadap setiap laporan jalan rusak. Ini termasuk lama pengerjaan atau perbaikan jalan tersebut. Informasi ini krusial untuk membangun kepercayaan publik.

Penambahan tenaga PJLP harus berbanding lurus dengan percepatan pelayanan perbaikan jalan. Hal ini juga diharapkan dapat menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas. Keselamatan pengendara harus menjadi fokus utama dari kebijakan ini.

Gubernur Pramono Anung Wibowo mengakui bahwa 750 PJLP yang dimiliki Dinas Bina Marga saat ini sangat kurang. Jumlah tersebut jika dibagi untuk lima kota dan satu kabupaten di Jakarta, tidak akan mencukupi. Ini menunjukkan skala masalah yang dihadapi.

Meskipun demikian, keputusan penambahan PJLP tetap harus didasari oleh perhitungan yang matang. Dinas Bina Marga DKI Jakarta masih terus melakukan perhitungan jumlah anggota baru yang dibutuhkan. Harapannya, penambahan ini benar-benar efektif.

Sumber: AntaraNews