KBRI Phnom Penh Perkuat Perlindungan WNI di Kamboja, Ribuan Korban Penipuan Daring Menanti Repatriasi

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, menegaskan komitmen kuatnya untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di tengah lonjakan pelaporan. Sejak pertengahan Januari 2026, ribuan WNI telah mendatangi KBRI untuk meminta bantuan repatriasi. Situasi ini muncul akibat banyaknya WNI yang sebelumnya terjebak dalam sindikat penipuan daring di negara tersebut.

Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa jumlah WNI yang melapor terus meningkat setiap harinya. KBRI berupaya memastikan kebutuhan dasar para WNI terpenuhi selama mereka menunggu proses kepulangan ke Indonesia. Pihak KBRI juga fokus pada tugas utamanya, yaitu memberikan fasilitasi dan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Hingga 31 Januari 2026 pukul 17.00 waktu setempat, tercatat 2.887 WNI telah datang langsung ke KBRI Phnom Penh untuk meminta fasilitasi proses kepulangan ke Indonesia. Mereka mencari perlindungan dan bantuan untuk kembali ke tanah air setelah mengalami kesulitan di Kamboja.

Lonjakan Laporan dan Tantangan Perlindungan WNI

Sejak 16 Januari 2026, KBRI Phnom Penh menghadapi lonjakan signifikan dalam jumlah laporan dari WNI yang membutuhkan bantuan. Mayoritas dari mereka adalah korban sindikat penipuan daring yang beroperasi di Kamboja. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya Perlindungan WNI Kamboja di luar negeri.

Dubes Santo Darmosumarto mengungkapkan bahwa jumlah pelapor terus bertambah, menunjukkan skala permasalahan yang dihadapi. KBRI tetap fokus pada misi utamanya, yaitu memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI yang rentan. Hal ini dilakukan di tengah berkembangnya polemik di tanah air terkait status hukum para WNI yang menjadi korban.

Situasi ini menyoroti kerentanan WNI terhadap tawaran pekerjaan ilegal atau penipuan di luar negeri. KBRI berupaya keras untuk memastikan setiap WNI yang melapor mendapatkan perhatian dan bantuan yang diperlukan. Mereka juga berkoordinasi dengan instansi terkait di Indonesia untuk tindak lanjut setibanya para WNI di tanah air.

Upaya KBRI dalam Pemenuhan Kebutuhan dan Koordinasi Repatriasi

Dalam menghadapi lonjakan kasus ini, KBRI Phnom Penh berupaya keras memenuhi kebutuhan dasar para WNI. Mayoritas WNI yang melapor memilih untuk mencari penginapan mandiri di guest house atau hotel sambil menunggu proses deportasi. Namun, saat ini lebih dari 900 WNI lainnya ditampung di penampungan sementara yang dikoordinasikan KBRI dengan otoritas setempat.

Di lokasi penampungan tersebut, KBRI memastikan ketersediaan makanan dan minuman bagi para WNI. Ini merupakan bagian integral dari upaya Perlindungan WNI Kamboja yang dilakukan secara komprehensif. KBRI juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Indonesia.

Koordinasi ini mencakup instansi penegak hukum di Indonesia untuk membahas tindak lanjut yang diperlukan. Tujuannya adalah memastikan proses kepulangan dan penanganan para WNI berjalan lancar. KBRI Phnom Penh berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas ini.

Percepatan Proses Dokumen dan Izin Kepulangan

Untuk mempercepat proses kepulangan, KBRI Phnom Penh meningkatkan asesmen laporan WNI dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Proses ini didukung oleh tim perbantuan teknis dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Kehadiran tim ini sangat krusial dalam mempercepat penanganan kasus.

KBRI berharap seluruh WNI yang tidak memiliki paspor dapat segera kembali ke tanah air dengan dokumen perjalanan baru. Upaya ini merupakan bagian penting dari Perlindungan WNI Kamboja yang terstruktur. Percepatan ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu para WNI di Kamboja.

Selain itu, KBRI secara intensif berkoordinasi dengan otoritas imigrasi setempat untuk memperoleh izin keluar wilayah Kamboja. Mereka juga mengupayakan keringanan denda keimigrasian bagi para WNI. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan kepulangan yang efisien dan meminimalkan beban bagi para korban.

Sumber: AntaraNews