Tren Nostalgia di Ruang Digital Jadi Sinyal Tanggung Jawab Negara

Menguatnya tren nostalgia, musik, dan konten kreatif di ruang digital dinilai sebagai sinyal penting perubahan relasi publik dengan ekosistem digital. Fenomena yang marak di media sosial, mesin pencari, dan platform berbagi video ini tidak lagi sekadar mencerminkan selera hiburan, melainkan memuat pesan sosial dan politik yang perlu mendapat perhatian negara.

Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai dominasi tema budaya digital dan konten kreatif dalam percakapan publik menunjukkan pergeseran atensi masyarakat, baik di Indonesia maupun secara global. Menurutnya, publik kini semakin menempatkan konten yang personal dan bermakna sebagai arus utama konsumsi digital.

"Indonesia saat ini benar-benar hidup dalam ekonomi atensi. Musik daring, video pendek, dan konten kreatif telah melampaui berita dan informasi kebijakan sebagai konsumsi utama publik," ujar Azis.

Ia menjelaskan, kecenderungan tersebut juga merefleksikan kejenuhan kolektif masyarakat terhadap ruang digital yang selama ini dipersepsikan terlalu cepat, bising, dan penuh kompetisi. Dalam konteks itu, nostalgia mulai dari lagu lama hingga visual era 1990–2000-an muncul sebagai respons kultural yang menawarkan rasa akrab, tenang, dan manusiawi.

Menurut Azis, publik digital kini tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga makna dan keterhubungan emosional. Ia mengingatkan, jika negara gagal membaca sinyal tersebut, ruang digital berpotensi terus bergerak mengikuti logika algoritma semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat.

Azis juga menyoroti perubahan karakter konten kreatif yang mampu bertahan dan mendapat tingkat keterlibatan tinggi. Ia menilai konten yang jujur, personal, dan autentik justru lebih diminati ketimbang konten mahal atau sensasional. Hal ini menunjukkan pergeseran peran publik dari konsumen pasif menjadi kurator nilai.

"Publik kini memilih, menilai, dan memberi legitimasi. Ini adalah pergeseran kuasa kultural yang penting dibaca oleh pembuat kebijakan," katanya.

Namun demikian, ia menilai pembangunan digital Indonesia masih terlalu berfokus pada aspek teknis, seperti perluasan jaringan, peningkatan bandwidth, dan penguatan keamanan siber. Menurutnya, kemajuan infrastruktur tanpa penguatan ekosistem sosial dan ekonomi kreatif berisiko menciptakan ruang digital yang rapuh.

Kehadiran negara di ruang digital

Dalam konteks itu, Azis menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan kualitas ruang digital sebagai ruang kebudayaan dan ruang hidup bersama. Ia menyebut setidaknya empat tanggung jawab utama negara.

Pertama, negara perlu mengakui ruang digital sebagai ruang kebudayaan dan melindungi arsip musik, film, serta karya kreatif lama yang kembali populer agar tidak dieksploitasi secara sepihak. Kedua, literasi digital harus diperluas, tidak hanya terkait hoaks dan keamanan, tetapi juga pemahaman algoritma, etika konten, dan hak cipta.

Ketiga, negara diminta tidak bersikap netral terhadap nasib kreator digital. Azis menilai diperlukan kebijakan konkret seperti pelatihan, inkubasi, akses pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor agar kreativitas diakui sebagai kerja dan profesi. Keempat, regulasi digital harus adaptif dan tidak represif, dengan pendekatan dialogis dan partisipatif.

Cara halus menyampaikan kegelisahan

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa percakapan publik tentang nostalgia, musik, dan konten kreatif merupakan cara halus masyarakat menyampaikan kegelisahan sekaligus harapan akan ruang digital yang lebih manusiawi.

"Di sanalah peluang politik Indonesia berada, yakni membangun ekosistem digital yang bukan hanya ramai dan menguntungkan, tetapi juga bermakna, adil, dan inklusif," pungkasnya.