BNPB: Pemulihan Bencana Butuh Waktu Lama, Mengapa Kapasitas Masyarakat Kunci Utama Penanganan Bencana?

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan **kapasitas masyarakat penanganan bencana** adalah kunci utama, mengingat pemulihan butuh waktu lama. Cari tahu alasannya di sini!

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
BNPB: Pemulihan Bencana Butuh Waktu Lama, Mengapa Kapasitas Masyarakat Kunci Utama Penanganan Bencana?
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan **kapasitas masyarakat penanganan bencana** adalah kunci utama, mengingat pemulihan butuh waktu lama. Cari tahu alasannya di sini! (Merdeka.com)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI baru-baru ini menyoroti peran krusial masyarakat dalam menghadapi bencana. Mereka menegaskan bahwa kapasitas dan kemampuan komunitas menjadi fondasi utama dalam seluruh fase penanganan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah kejadian. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Muh. Hijaz Jalil, seorang Data and Management Information Specialist The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP), menjelaskan bahwa proses pemulihan pasca-bencana memerlukan durasi yang panjang. "Pemulihan dari bencana membutuhkan waktu lama, sementara kerusakan bisa terjadi dalam waktu singkat," kata Hijaz. Oleh karena itu, penguatan ketahanan masyarakat menjadi esensial untuk menjaga kualitas hidup.

Diskusi tersebut menekankan bahwa masyarakat perlu dipersiapkan secara komprehensif, tidak hanya menerima bantuan saat bencana terjadi. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi risiko di masa mendatang. Hal ini menjadi solusi relevan di tengah tantangan bencana yang terus berkembang, terutama di era perubahan iklim.

Dampak Bencana dan Kerentanan Sosial Ekonomi

Pengalaman bencana di berbagai wilayah, seperti banjir besar pada 2021 dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2023 di Kalimantan Selatan, menunjukkan dampak yang sangat besar. Kerugian yang ditimbulkan seringkali memperpanjang masa pemulihan dan menghambat pembangunan. Bencana juga secara signifikan meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Hijaz, kelompok rentan, terutama masyarakat miskin, adalah yang paling merasakan dampaknya. Bahkan, individu yang sebelumnya sejahtera pun bisa terdorong menjadi miskin baru, bahkan mencapai kondisi kemiskinan ekstrem akibat bencana. Ini menunjukkan bahwa dampak bencana memiliki efek domino yang luas.

Perubahan iklim turut memperburuk situasi dengan meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana di berbagai daerah. Pembelajaran dari pengalaman masa lalu sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Ini penting agar mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks.

Tiga Pendekatan Kunci untuk Ketahanan Berkelanjutan

Program ISASP yang diusung GIZ menekankan pada tiga pendekatan kunci yang terintegrasi. Pendekatan ini meliputi pengurangan risiko bencana (PRB), adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan sosial adaptif. Ketiga pilar ini dirancang untuk bekerja secara sinergis dalam membangun ketahanan masyarakat.

Upaya ini bertujuan untuk membangun sustainable livelihood atau mata pencarian berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, kualitas hidup dapat dipertahankan meskipun menghadapi ancaman bencana. Ini bukan sekadar respons pasca-kejadian, melainkan strategi jangka panjang.

Hijaz menegaskan, "Sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan ketika bencana terjadi, tetapi juga dipersiapkan agar lebih tangguh menghadapi risiko ke depan. Ini menjadi solusi yang relevan dengan tantangan yang ada, tidak hanya mengulang pola lama." Pendekatan ini fokus pada pemberdayaan dan kesiapan masyarakat secara menyeluruh.

Sinergi dan Kolaborasi dalam Pengurangan Risiko Bencana

BNPB RI menginisiasi FGD Data dan Informasi ISASP untuk mendorong sinergi yang kuat antar berbagai pihak. Sinergi ini sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan penguatan perlindungan sosial. Kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

FGD di Kalimantan Selatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara BNPB RI dan GIZ Jerman. Pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perangkat daerah lainnya turut serta aktif. Tujuannya adalah memperkuat integrasi data, koordinasi program, dan inovasi di tingkat lokal.

Inovasi program menjadi kunci agar daerah semakin siap menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Selain itu, dampak perubahan iklim juga menjadi perhatian serius dalam setiap perencanaan. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan **kapasitas masyarakat penanganan bencana**.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi