Prabowo Buka-bukaan soal Korupsi Pejabat Negara: Ini Tidak Baik Tapi Harus Saya Laporkan ke Wakil Rakyat

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik korupsi yang telah mengakar di kalangan pejabat publik. Ia menyoroti bahwa budaya korupsi merambah ke berbagai birokrasi, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga organisasi pemerintahan lainnya.

"Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN, BUMN kita, ada di BUMD BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi," ungkap Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menegaskan komitmennya untuk tidak menutupi kenyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, dirinya telah bertekad untuk memimpin agenda pemberantasan korupsi.

"Saya disumpah oleh UUD karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah," kata Prabowo.

Ia juga menambahkan bahwa ia semakin memahami besarnya penyelewengan dana rakyat yang terjadi dalam pemerintahan. Meskipun fakta ini tidak menggembirakan, ia merasa perlu untuk melaporkannya kepada DPR.

"Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada wakil-wakil rakyat Indonesia," tegasnya.

Selamatkan Uang Rakyat Rp300 Triliun

Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil menyelamatkan Rp300 triliun dari potensi korupsi yang melibatkan uang rakyat. Langkah ini dilakukan dengan cara memangkas anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri dan pengadaan alat tulis kantor.

"Kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 Triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan di antaranya perjalanan dinas luar negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran lain yang jadi sumber korupsi dan bancakan," tegas Prabowo.

Semua langkah efisiensi ini, menurutnya, merupakan amanat dari UUD 1945. Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan dari DPR dan pihak lain untuk mencegah terjadinya korupsi dalam kekuasaan pemerintah.

"Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yg absolut akan menjadi korup yang absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah besar di bangsa kita," tutup Prabowo.