Menteri UMKM Mengaku Tak Pernah Beri Perintah Bikin Surat Agar Istrinya Dapat Fasilitas ke Eropa

Maman mengaku tidak pernah memberi perintah bahkan surat itu diketahuinya saat menjadi kehebohan di media sosial.

Oleh Muhammad Radityo Priyasmoro - Reporter

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengaku tidak mengetahui asal surat berisi permintaan pendampingan kepada istrinya Agustina Hastarini saat perjalanan di Eropa. Dia mengaku tidak pernah memberi perintah bahkan surat itu diketahuinya saat menjadi kehebohan di media sosial.

"Beredarnya dokumen sampai hari ini saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Jadi, saya tidak pernah ada perintah dari saya. Tidak ada pernah disposisi dari saya. Tidak ada pernah apapun arahan dari saya," kata Maman saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7).

Saat ditanya apakah surat tersebut asli atau palsu, Maman kembali mengklaim tidak tahu. Justru dia mengaku bingung bagaimana surat itu muncul dan menjadi kehebohan di publik.

"Saya tidak mengerti, makanya saya juga bingung," tegas dia.

Istri Temani Anak ke Eropa

Maman memastikan selama istrinya berada di Eropa tidak ada pendampingan dari perwakilan pemerintah, baik itu KBRI atau pun KJRI. Maman mengatakan, istrinya hanya mendampingi sang anak yang tengah menjalankan misi budaya bersama sekolahnya.

"Tidak ada (pendampingan)," jelas politisi Golkar ini.

Soal pengusutan terhadap siapa pembuat surat itu dan bagaimana surat itu tersebar, Maman mengaku akan melakukannya secara internal di kementeriannya.

"Ya tentunya, saya pikir itu biarkan menjadi domain internal kita, ada apa, bagaimana, segala macam. Tapi sepengetahuan kami, kita sudah cek, saya juga lihat, jadi kalau misalnya kita mau cari tahu, ya cari tahu lah siapa yang nyebarin itu, tinggal ditanya saja, kan gitu loh, apa, dari mana dokumennya," dia menandasi.

Diketahui, surat pendampingan terhadap istri dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman viral dan menjadi sorotan publik.

Surat tersebut ditujukan kepada 6 KBRI dan 1 konsulat jenderal Republik Indonesia yang berada di Eropa dan diduga untuk memberikan pendampingan dan fasilitas selama perjalanan yang bersangkutan.