Tak Ingin Tanah Wakaf Bermasalah, Wamen Raja Juli Ingatkan Masyarakat untuk Daftarkan

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni meninjau langsung bidang tanah yang diwakafkan kepada Muhammadiyah pada tahun 1986. Tanah tersebut kini didayagunakan untuk Panti Asuhan. Sayangnya, tanah itu tengah menjadi sengketa.

Proses hukum Panti Asuhan yang berlokasi di Jalan Cihapit itu sekarang sedang ditangani Polda Jawa Barat. Raja Juli menjelaskan, kedatangannya digerakkan karena dirinya merupakan kader yang telah lama berkecimpung dalam dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah.

“Kedatangan saya ke sini sebagai komitmen dari seorang Kader Muhammadiyah,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/6).

Lebih lanjut, mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu menjelaskan, terdapat Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan PP Muhammadiyah untuk asistensi pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah.

“Kami bergerak dalam ruang Nota Kesepahaman yang telah dibuat antara Kementerian ATR dengan Muhammadiyah,” ungkap politikus PSI itu.

Raja Juli menyebut pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kepolisian dan menyatakan kesiapannya untuk kooperatif.

“Kita mengapresiasi langkah Pak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit. Kita memercayakan langkah Bapak Polisi objektif,” terangnya.

Dia menyebut pentingnya melakukan pendaftaran tanah wakaf sampai didapat sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Mula-mula pada generasi pertama mungkin tidak ada masalah, tetapi saat masuk pada generasi kedua dan ketiga, biasa muncul masalah yang menyebabkan sengketa,” bebernya.

Kepada para pengurus Muhammadiyah, Raja Juli mengajak supaya setiap tanah wakaf dapat segera didaftarkan ke kantor pertahanan setempat.