Interupsi Rapat Paripurna, PKS Desak Pemerintah Buat RUU Cabut Perppu Ciptaker

Anggota DPR RI Fraksi PKS Amin AK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyusun dan menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Amin menilai, pencabutan perlu dilakukan karena Perppu tak mendapat pengesahan dalam masa sidang III DPR yang berakhir 16 Februari lalu.

"Saya meminta pimpinan DPR agar mendesak pemerintah menyusun RUU Pencabutan Perppu Cipta Kerja," kata Amin saat menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang IV DPR, Selasa (14/3).

Amin menjelaskan, sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014, pemerintah tidak hanya berhak mengajukan RUU pengesahan Perppu tetapi juga mengajukan RUU pencabutan Perppu.

Amin mengatakan, bila Perppu tidak mendapat pengesahan DPR dalam masa sidang pertama, maka sudah tidak bisa lagi disahkan pada masa sidang berikutnya.

Perppu Cipta Kerja diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022. Perppu telah diajukan ke DPR untuk disahkan pada masa sidang III lalu, namun tidak kunjung mendapatkan pengesahan.

Amin memaparkan, berdasarkan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia, Perppu bisa ditetapkan menjadi Undang-undang. Dalam pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa setelah ditetapkan, Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

Dia pun mengatakan masa sidang berikut yang dimaksud dalam UUD adalah masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan. Dalam kasus Perppu Cipta Kerja masa sidang berikut yaitu masa sidang III tahun sidang 2022/2023. Masa sidang III telah dimulai sejak 10 Januari dan berakhir pada 16 Februari 2023.

Menanggapi interupsi dari Amin, wakil ketua DPR RI Lodewick Freidrich Paulus yang memimpin sidang menyatakan akan membawa keputusan pembahasan Perppu pada rapat pimpinan DPR. Dia menyebut forum pimpinan akan menentukan apakah pengesahan Perppu masih dapat dilanjutkan atau tidak.

"Kami akan bahas dalam rapim dan akan dilanjutkan dalam badan musyawarah sehingga tentunya ini akan memberikan kejelasan," kata Lodewick.

Adapun sidang paripurna hari ini hanya dipimpin oleh tiga pimpinan DPR yang hadir secara luring. Di antaranya Lodewick, Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmat Gobel.