Pemerintah Dinilai Sanggup Atasi Gejala Resesi, Ini Alasannya

Tahun 2023 dinilai menjadi fase tersulit bagi perekonomian global, terlebih usai terpaan pandemi Covid-19. Resesi pun dianggap ancaman di tahun depan, tidak terkecuali Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Ali Armunanto menilai sebagian besar masyarakat tidak menaruh konsen pada resesi, namun dampaknya seperti inflasi yang menjadi perhatian.

Karena itu, pemerintah diminta untuk segera mengendalikan gejala-gejala resesi. Agar masyarakat tidak terbebani. Dia yakin pemerintah bisa melakukan hal tersebut.

"Pemerintah masih bisa mengendalikan gejala-gejala itu, sehingga masyarakat tidak merasa terancam dengan resesi," kata Ali, Sabtu (31/12). Dikutip dari Liputan6.com.

Menurut dia, keyakinan itu dilihat dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang sudah menyediakan infrastruktur, sehingga menjadi motor penggerak ekonomi dari daerah ke kota atau sebaliknya.

"Di sisi lain memang, pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa dilakukan pemerintah," jelas Ali.

Bahkan, pemberian intensif ke masyarakat dan para pelaku usaha kecil dinilai bermanfaat.

"Insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk insentif yang berbentuk bantuan langsung, ataupun insentif untuk mendorong pergerakan ekonomi. Itu juga sangat membantu kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepuasan publik terhadap pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, guna mengantisipasi resesi, Jokowi meminta anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus produktif dan menghasilkan imbal hasil yang jelas. Utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena hampir semua negara sekarang tengah menghadapi situasi sulit.

"Kita tahu sekali lagi hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya. Tiap hari yang kita dengar krisis energi, minyak gas, hampir semua negara, krisis finansial, pergerakan currency, nilai tukar melompat-lompat," kata Jokowi, Kamis (29/9).

Apalagi, Jokowi menyebut Inggris saat ini sedang mengalami tingkat inflasi hingga 9,9 persen. Kondisi tersebut bisa berdampak kepada tak hanya bagi Inggris melainkan juga negara-negara lain termasuk Indonesia.

Tercermin dari nilai tukar mata uang setiap negara yang mengalami kontraksi. Untungnya kata Jokowi, koreksi nilai tukar rupiah masih relatif lebih baik dari negara lain.

"Kita memang melemah minus 7 tapi dibandingkan negara lain jauh lebih baik karena Jepang terkoreksi minus 25, RRT terkoreksi -13 dan Filipina -15. Ini yang harus kita syukuri tapi perlu kerja keras jangka panjang," terang Jokowi.