Para Penggerak Desa akan Dapat Beasiswa dari Kemendes, Ini Syaratnya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengaggas program beasiswa S1 penggerak desa. Namanya program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dikejersamakan dengan pemerintah daerah.

“Saya sedang merayu bupati Jember ini agar para pejuang desa bisa ikut Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan diberi beasiswa. Cukup kuliah 4 semester atau 2 tahun, sudah lulus S1,” kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar usai bertemu dengan bupati Jember, Hendy Siswanto di Pendopo Wahyawibawagraha pada Kamis (31/03).

Para penggerak desa yang bisa mendapatkan program beasiswa RPL ini antara lain kepada desa (kades), sekdes, pendamping desa, hingga pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Program ini sudah berjalan di Bojonegoro, bekerjasama dengan dua kampus negeri, yakni Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Meski hanya berlangsung singkat, yakni 4 semester atau 2 tahun, program kuliah RPL ini tetap memiliki bobot seperti S1 lainnya yakni 147 SKS. Namun, pesertanya harus mereka yang punya pengalaman kerja selama beberapa tahun di desa.

"Ya syaratnya bisa minimal 5 tahun lah mengabdi di desa. Jadi ini kebalikan dari kuliah reguler. Kalau kuliah reguler, teori dulu baru praktik di lapangan. Nah untuk RPL, pengalaman di lapangan diperkuat dengan teori di kampus," kata Ketua DPW PKB Jawa Timur ini.

Pengabdian di desa selama beberapa tahun itu, menurut Halim, nantinya akan dikonversi ke separuh dari jumlah SKS tingkat S1 yang harus ditempuh.

“Pengalaman ini bisa dikonversi menjadi 72 SKS. Makanya mereka tinggal melanjutkan kuliah selama 4 semester saja,” tutur Halim.

Mereka yang mendaftar kuliah RPL ini akan melewati syarat ketat. Begitu pula kampus yang diajak kerja sama untuk kuliah RPL ini juga harus kampus negeri atau PTN.

“Jadi di sini ada dua legalitas yang harus dipenuhi. Pertama legalitas kampus, makanya harus kampus negeri yang diajak kerjasama. Kedua, legalitas peserta, jadi mereka yang benar-benar punya pengalaman bertahun-tahun di desa,” tutur Halim.

“Di Bojonegoro kemarin, dari lebih dari 2 ribu penggerak desa yang mendaftar, yang lolos seleksi hanya sekitar 1.200 untuk mendapatkan program beasiswa RPL ini,” lanjut kakak kandung Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar ini.

Halim optimistis, program ini bisa membawa dampak positif bagi pembangunan desa. “Dampaknya luar biasa. Dari iklim yang terbangun misalnya. Seorang Sekdes yang lulus S1, akan menjadi motivasi bagi anak atau tetangganya untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih baik lagi,” ucap Halim.

Halim menegaskan akan membidik kerja sama dengan Universitas Jember untuk penggerak desa di wilayah tersebut (Unej). Meski demikian, dia menyebut sumber pendanaan dari program ini sepenuhnya berasal dari APBD kabupaten/kota masing-masing.

“Nanti urusan dengan Unej (Universitas Jember), biar kami yang negosiasi,” tutur Halim.

Sejauh ini, program RPL ini sudah diminati di sejumlah kabupaten/kota. Program itu disambut baik bupati Hendy Siswanto. Menurutnya, dengan tanggung jawab pengelola dana desa yang mencapai miliaran rupaiah, kades dan perangkat desa lain perlu dibekali kapasitas mumpuni.

“Ini program yang bagus sekali, dua tahun sudah bisa S1. Karena kades itu harus mengelola Dana Desa hingga milyaran rupiah. Jadi perlu ada pendampingan atau perlindungan dengan memberikan pemahaman atau pembekalan kapasitas,” tutur Hendy yang ada di samping Mendes Halim Iskandar.

Hendy juga optimistis, APBD Jember sanggup membiayainya. ”Ah kuat lah APBD kita. Asalkan ada payung hukum regulasinya, langsung kita hajar (laksanakan/eksekusi),” pungkas Hendy.