Banjir Kapuas Hulu, 14.889 Jiwa di 47 Desa Terdampak

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terendam banjir sejak Selasa, 13 Juli 2021. Peristiwa ini mengakibatkan 6.165 KK atau 14.889 warga yang tinggal di 47 desa pada enam kecamatan terdampak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu mencatat rincian KK yang terdampak yakni 1.147 KK/4.112 jiwa di Kecamatan Hulu Gurung, 649 KK/2.589 jiwa di Kecamatan Silat Hulu dan 3.879 KK/6.537 jiwa di Kecamatan Boyang Tanjung. Kemudian 190 KK/569 jiwa di Kecamatan Pengkadan, 118 KK/472 jiwa di Kecamatan Bunut Hulu dan 182 KK/610 jiwa di Kecamatan Silat Hilir.

Dari keseluruhan warga yang terdampak, sebanyak 398 KK terpaksa harus mengungsi dengan rincian 127 KK di Desa Nanga Luan, 89 KK di Desa Entebi dan 182 KK di Desa Bongkong.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan BPBD Kapuas Hulu juga mencatat kerugian materil sementara akibat banjir meliputi 961 unit rumah dan 55 unit fasilitas umum terdampak di Kecamatan Hulu Gurung.

Kemudian di Kecamatan Silat Hulu ada sebanyak 10 rumah roboh, 427 lainya terendam, 25 fasilitas umum terdampak, 1 fasilitas pendidikan, 1 perpustakaan, 1 kantor desa, 2 masjid, 1 fasilitas kesehatan, 1 balai posyandu dan 1 unit gedung serbaguna terdampak.

"Selanjutnya sebanyak 2.097 rumah dan 54 fasilitas umum terdampak di Kecamatan Boyan Tanjung. Kemudian ada 217 unit rumah dan 7 fasilitas umum terdampak di Kecamatan Pengkadan dan 150 unit rumah terendam di Kecamatan Silat Hilir," jelasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (16/7).

Abdul Muhari melanjutkan, berdasarkan asesmen sementara tim BPBD Kabupaten Kapuas Hulu, kebutuhan mendesak dalam penanganan darurat. Antara lain perbaikan kerusakan fasilitas umum, tempat pengungsian sementara, kebutuhan dasar pangan seperti makanan pokok, makanan siap saji, makanan tambahan, makanan pelengkap, MP ASI, air minum dan air bersih.

Berikutnya adalah kebutuhan dasar sandang meliputi family kit, selimut, sarung, daster, pakaian dewasa/anak, handuk, pembalut wanita, perlengkapan mandi dan alas tidur. Kemudian juga kebutuhan kesehatan, sumber daya manusia, peralatan, obat-obatan, bahan pakai habis dan kesehatan lingkungan.

Adapun Kebutuhan darurat lainnya meliputi air bersih dan MCK/Sanitasi, jerigen air, sarana angkutan logistik dan utilitas lainnya seperti BBM, listrik dan jaringan telekomunikasi.

"Berdasarkan laporan yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (15/7) pukul 23.05 WIB, tim BPBD Kabupaten Kapuas Hulu masih berada di lapangan untuk terus melakukan pendataan lebih lanjut. Dalam upaya tersebut, tim mengalami kendala jaringan telekomunikasi sehingga pelaporan perkembangan data dan informasi menjadi terhambat," ujarnya.

Abdul Muhari mengatakan, BNPB melihat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah yang memiliki tingkat risiko banjir sedang hingga tinggi dan memiliki catatan sebanyak delapan kejadian banjir selama 2020, sebagaimana menurut monitoring inaRisk dan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI).

Data inaRisk menyebutkan ada sebanyak 25 kecamatan yang berpotensi terdampak dengan luas wilayah mencapai 80.282 hektar. Selanjutnya, DIBI telah mencatat selama kurun 2020 ada sebanyak 20.055 rumah terendam banjir dan 138.357 jiwa yang terdampak.

Merujuk data tersebut, BNPB meminta agar seluruh pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengambil segala upaya yang dianggap perlu dalam rangka mitigasi, pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

"Di samping itu, BNPB juga mengimbau agar seluruh unsur baik pemerintah daerah maupun masyarakatnya dapat memantau perkembangan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan melihat wilayah kajian risiko bencana melalui inaRisk BNPB," tandasnya.