60 Persen dari Anggaran BPBD Jabar Rp 30 Miliar Dipakai untuk Penanganan Covid-19

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat terkena refocusing hingga 60 persen untuk penanganan Covid-19. Mereka menyiapkan strategi agar penanganan bencana bisa tetap berjalan maksimal, terlebih saat ini sudah memasuki musim kemarau.

Kepala Harian BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, anggaran murni untuk BPBD tahun 2020 ini sekitar Rp 30 miliar. Jumlah itu terpangkas setelah ada kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Sisanya 40 persen lagi, (anggaran) sekarang sekitar Rp 13 miliar atau Rp 14 miliar. Tapi prinsipnya, penanganan bencana tetap bisa berjalan, karena tidak harus mengandalkan anggarannya di BPBD semua, karena sebagian peralatan ada di (Dinas) PU (pekerjaan umum). Itu yang kami sinkronkan dengan daerah," kata Dani Ramdan saat dihubungi, Selasa (1/9).

"Jaminan hidup ada di dinas sosial. Jadi, kalau sampai kerawanan pangan ada lagi di dinas ketahanan pangan stoknya jadi dua lapis," ia melanjutkan.

Keperluan pemenuhan anggaran pun bisa memanfaatkan dua sumber lain. Yakni alokasi dana dari Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD atau Dana Siap Pakai (DSP) dari pemerintah pusat.

Untuk mencairkan anggaran BTT itu, Pemda harus menetapkan status bencana terlebih dulu. Artinya, penggunaannya relatif membutuhkan waktu, karena harus menunggu keputusan gubernur mengenai status tanggap darurat. Belum lagi proses pencairan anggarannya harus melalui beberapa proses.

Kemudian, DSP relatif bisa cepat dikucurkan namun dari pusat, dan pencairannya baru bisa dilakukan jika ada indikasi bencana atau peringatan siaga darurat. "Kalau menurut Undang-Undang bisa dialokasikan juga di BPBD di daerah," terangnya.

Disinggung mengenai mekanisme penanggulangan bencana di saat pandemi, Dani mengklaim sudah menyiapkan mitigasi khusus. Semua penanganan relatif tidak berubah, namun ada penyesuaian saat evakuasi, penyelamatan atau pencarian korban hingga pemulihan, yakni menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan data dari BMKG, Agustus hingga Oktober sudah masuk musim kemarau. Namun kekeringan yang dialami di beberapa daerah diprediksi tidak akan parah.

"Sudah masuk kemarau tapi kemaraunya memang kemarau basah memang tahun ini. Hujan masih ada turun walaupun tidak banyak," kata dia.

Sejauh ini pihaknya sudah mulai menerima sejumlah laporan dari daerah seperti di Bogor Barat. Meski sudah ada laporan dari beberapa daerah terkait kebutuhan air, Dani mengaku angka sebaran kekeringan belum tinggi, skalanya belum meluas satu desa atau kecamatan.

Mitigasi yang dilakukan BPBD Jabar antara lain mengirimkan tangki air bersih ke wilayah terdampak. BPBD Jabar sudah rutin menyiagakan keberadaan tangki air ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Untuk daerah yang mengalami kesulitan air bersih dengan durasi panjang, pihaknya juga menyiapkan upaya pipanisasi. Data BPBD Jabar mencatat saat ini ada 3612 kepala keluarga di lima kecamatan di Kabupaten Bogor yang mengalami kekurangan air bersih. BPBD Jabar sudah mengirimkan bantuan sebanyak 106.000 liter air bersih.

Budi Budiman, Kabid Kesiapsiagaan mengungkap data bencana sepanjang tahun 2019 ada sebanyak 2054 bencana alam, mayoritas longsor. Tahun ini, dari Januari hingga Juli ada sebanyak 971 bencana.

"Biasanya Januari sampai Maret hujan besar, tapi spotnya tidak terlalu banyak, dan tidak ada korban jiwa. Memang paling banyak longsor di Bogor, Cianjur daerah selatan rata rata," ucap dia.

Sedangkan kekeringan baru terjadi di dua lokasi, yakni Kabupten Bogor dan Kabupten Bandung. Hanya saja, status siaga daruratnya baru dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor saja.