Fahri Hamzah Nilai Rencana Menghidupkan PMP Bentuk Kegamangan Pemerintah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) bentuk kegamangan atau ketakutan pemerintah. Menurut Fahri, PMP dikhawatirkan memiliki interpretasi otaritarian dilakukan pemerintah saat ini.

"Saya anggap bagian dari kegamangan pemerintah. Mengajarkan civic education itu memang harus, tapi dikhawatirkan punya interpretasi otaritarian," kata Fahri di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (27/11).

Fahri mengatakan, pemerintah tidak mengalami kemajuan dalam menafsirkan pelajaran kewarganegaraan apabila kembali menghidupkan mata pelajaran PMP. Menurut dia, seharusnya kurikulum baru pendidikan kewarganegaraan cukup dikembangkan.

"Jangan gelagepan kemudian bikin PMP lama balikin lagi. Itu kan kaya enggak maju pikirannya," kata Fahri.

Politisi PKS ini berharap justru pemerintah menghadirkan kurikulum baru yaitu kurikulum pendidikan kewarganegaraan lebih dikembangkan. Dia menyarankan agar nilai-nilai menjadi warga negara yang baik turut dimasukkan dalam pembuatan film, sinetron, talkshow, dan film pendek.

"Misalnya TVRI dipecah jadi beberapa tv, salah satu chanelnya itu 24 jam film tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Itu sebagai upaya masif agar orang tahu bagaimana menjadi warga negara, mengelola perbedaan ras, dan suku agama diantara kita," tandas Fahri.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Rencana itu muncul setelah maraknya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang belakangan mencuat.