FITRA minta Jokowi optimalkan SDA ketimbang naikkan tarif STNK

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) seperti perikanan dan kehutanan ketimbang mengambil pendapatan pengurusan surat kendaraan bermotor dengan menaikan tarif. Sekjen FITRA Yenny Sucipto mengaku telah melakukan riset bahwa potensi kehilangan pendapatan dari sektor kehutanan saja mencapai Rp 30.33 triliun.

"Ada sektor yang lain, sektor kehutanan, lebih tinggi dibandingkan PNBP kendaraan, PNBP kendaraan diprediksi Rp 1,7 triliun tapi di kehutanan kami mepunyai hasil riset, ada potensi kehilangan Rp 30,33 triliun," kata Yenny di Seknas FITRA, Mampang, Jakarta, Kamis (5/1).

Yenny meminta agar pemerintah menjelaskan grand desain dan cetak biru dari penerapan aturan tersebut. Langkah ini diperlukan agar publik percaya tidak ada permainan dalam keluarnya aturan kenaikan itu.

"Ada perikanan dan kehutanan sampai dimana road map sejauh mana pemerintah mendorong tata kelola PNPB dalam hal ini. Ada yang bisa dilakukan treatment-treatment itu dari pemerintah. Nah itu kemudian desain dari PP itu yang kita tagih untuk kemudian meningkatkan kepercayaan publik terhadap PP tersebut," jelasnya.

FITRA menduga ada sikap saling lempar tanggungjawab terkait keluarnya PP ini. Pasalnya Kementerian Keuangan merasa tidak mengeluarkan aturan ini, demikian pula dengan pihak kepolisian.

"Kemudian mengenai perosalan PP ini saling lempar, saling nuding. Kemenkeu tidak mengeluarkan, kepolisian juga tidak mengeluarkan. Padahal kepolisian diberikan kewenangan untuk mengelola PNBP ini. Dalam hal ini yang tadi saya sampaikan adalah adanya komunikasi yang rapi di internal pemerintah dalam hal ini," ujar Yenny.