Pemerintah dinilai tidak mempunyai format penyelesaian masalah di Papua, khususnya kasus-kasus pelanggaran HAM. Upaya pendekatan anti hukum melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dengan membentuk Tim Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM di Tanah Papua dinilai belum menghasilkan apa-apa.Salah satu anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai mengatakan, bahwa Menko Polhukam belum melakukan apa-apa. "Menko Polhukam ini saat ditanya bilangnya sedang menunggu biaya operasional dari provinsi. Pemerintah kita ini selalu saja berorientasi pada uang. Jokowi saja sudah empat kali datang ke Papua kan pakai APBD, berapa itu anggaran yang dihabiskan untuk menyambut Presiden? Tentu saja tidak sedikit," ujar dia saat menyambut para Pimpinan DPRD Papua di kantor KOMNAS HAM, Jumat (28/10).Dia juga menyayangkan kedatangan Presiden Jokowi jauh-jauh ke Papua tapi tidak membawa perubahan. "Mending Gusdur sekali datang ada perubahan," katanya.Natalius juga mengimbau pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua dalam tiga ranah, yaitu penanganan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, di masa sekarang dan mencegah terjadinya lagi pelanggaran HAM kepada warga Papua di masa mendatang. Selain itu, Natalius juga ingin pemerintah menjamin kepastian hidup warga Papua. "Kepastian posisi orang Papua ini apa di Indonesia? Apakah ada kepastian hidup warga Papua dalam NKRI? Pemerintah harus memastikan adanya jaminan hidup masyarakat sipal Papua," pungkasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan penyataan Natalius Pigai tersebut dianggap sebagai masukan dan kritikan kepada pemerintah. Terkait kunjungan Jokowi, Johan menegaskan hal itu memberi manfaat yang besar bagi warga Papua."Tentu tidak benar jika dikatakan kunjungan Presiden ke Papua tidak ada manfaatnya bagi rakyat Papua. Ada kemajuan yang signifikan yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK kepada masyarakat Papua," ujar Johan melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (18/10).Misalnya, kata Johan, adanya pembangunan infrastruktur, kemudahan jalur transportasi, dan penurunan harga kebutuhan pokok di Papua yang sangat signifikan."Kehadiran Presiden ini juga sebagai bentuk kepedulian Presiden Jokowi kepada rakyat Papua," kata Johan.