Jemaat mengaku bongkar gereja karena taat pada aturan

Camat Jatinegara, Sofyan Taher mengatakan, pembongkaran gereja sesuai kebijakan pemerintah daerah. Bangunan yang dibongkar lantai duanya itu tidak memiliki izin."Patuh dan taat pada hukum. Jika tidak patuh, akan kami ratakan lantai 2 itu," tegas Sofyan di lokasi, Sabtu (25/7).Sofyan menambahkan, tidak boleh ada kegiatan ibadah jika belum memiliki izin dari pemerintah. "Setelah bangunan lantai 2 ini rata, itu tidak boleh ada kegiatan sampai ada izin," paparnya.Perizinan tempat ibadah sudah diatur oleh pemerintah sesuai SKB Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. "Pemerintah punya kebijakan seperti itu," tegasnya.Menurutnya, jika tidak memiliki izin jemaat gereja disarankan mencari tempat lain. "Pernyataan lisan kemarin jika tidak ada izin akan cari tempat lain," tuturnya.Sekretaris gereja GKPI Jatinegara, Manalu Karto mengatakan, pada tahun 2013 renovasi gereja dilakukan. "Itu kita lakukan koordinasi RT/RW pada tanggal 30 Maret 2013 lalu," kata dia.Karto mengungkapkan, ketika direnovasi, ada pihak yang tidak setuju. Tapi pihak itu tidak mayoritas menolak. "Jadi kalau ada pihak yang menolak, melibatkan pihak itulah yang menolak," bebernya.Pernah ormas demo, sambung Karto, pada tahun 2013 itu tidak lebih 20 orang dan tidak ada warga asli sini. "Ada kelompok mereka beberapa kali demo ke wali kota dan memaksa gereja ini dibongkar," terangnya."Pada hari ini kita melakukan pembongkaran kita tunjukan sebagai warga negara yang baik," sambung Karto.Lebih lanjut dia memaparkan, kami memang sampai hari ini berupaya memperoleh syarat perizinan dari tahun 2013. Ternyata, lanjutnya, upaya itu tidak semudah mengurus perizinan rumah biasa."Ada persyaratan khusus, dukungan minimal 60 orang, dari 76 kita hanya dapat 31 dukungan," tutupnya.